TAJUKNASIONAL.COM Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, menegaskan bahwa negara harus segera mengambil langkah tegas untuk mengantisipasi memburuknya kualitas demokrasi.
Peringatan itu disampaikannya menyusul maraknya praktik politik uang serta tingginya biaya politik yang terus menjerat calon legislatif di berbagai daerah.
Pernyataan Agun disampaikan dalam dialog bersama mahasiswa, akademisi, serta penyelenggara pemilu di Kabupaten Ciamis dalam rangkaian Festival Aspirasi BAM, Senin (24/11/2025).
Forum tersebut secara khusus digelar untuk mendengarkan kegelisahan publik terhadap sistem pemilu, terutama terkait isu integritas dan beban biaya politik yang kian tak terkendali.
Agun menyoroti fenomena biaya politik yang kini dapat mencapai puluhan miliar rupiah untuk satu calon.
Baca Juga: Polemis Ijazah Jokowi, DPR RI Minta ANRI dan KPU Ungkap Prosedur Arsip Secara Terbuka
Lebih ironis lagi, banyak yang gagal terpilih meski telah mengeluarkan dana besar, hingga harus menghadapi penyitaan aset.
Menurutnya, kondisi tersebut merupakan ancaman besar bagi keberlanjutan demokrasi serta mempersempit ruang generasi muda untuk terjun ke dunia politik.
“Ini masalah nasional, bukan hanya di Ciamis. Biaya politik sudah mencapai puluhan miliar. Ada yang tidak terpilih, ada yang sampai asetnya tersita. Kalau tidak segera diantisipasi, peluang anak muda, mahasiswa, dan aktivis untuk tampil di parlemen akan semakin hilang,” tegas Politisi Partai Golkar tersebut.
Ia memastikan seluruh aspirasi yang dihimpun melalui forum itu akan dibawa ke mekanisme BAM di DPR RI, termasuk masukan dari Bupati Ciamis.
Seluruh catatan tersebut akan diproses untuk mendorong perbaikan menyeluruh terhadap ekosistem pemilu nasional.
“Mulai dari Ciamis, seluruh masukan ini akan kami bawa ke Ketua BAM, Pak Aher, dan diproses menjadi dokumen resmi. Harapannya pada 2026 perubahan ekosistem pemilu, mulai dari penyelenggaraan, peserta, pemilih, hingga aparatur, bisa mulai diwujudkan,” jelasnya.
Baca Juga: DPR RI Tegaskan Sertifikasi Tanah Rumah Ibadah Langkah Penting Cegah Sengketa Lahan
Agun menekankan bahwa reformasi yang didorong bukan sekadar perubahan aturan teknis, tetapi juga menyentuh proses rekrutmen penyelenggara pemilu serta penguatan independensi KPU agar tidak dapat diintervensi pihak manapun.
Menurutnya, tanpa pembenahan menyeluruh, pemilu sulit menghasilkan pemimpin terbaik.
“Pemilu harus semakin berintegritas, semakin murah, dan menghasilkan yang terbaik. Itu hanya mungkin kalau ekosistemnya kita benahi total,” tambahnya.
