“Literasi harus inklusif, artinya semua kalangan bisa mendapatkan akses, termasuk masyarakat dengan keterbatasan. Perpustakaan keliling juga penting agar masyarakat di daerah pinggiran tidak tertinggal,” jelasnya.
Baca Juga: Disebut Cocok Jadi Kepala BP BUMN, Politikus Gerindra Kawendra Lukistian Banjir Pujian di DPR RI
Himmatul juga menyebutkan perlunya penelitian untuk menilai dampak gerakan literasi.
Menurutnya, evaluasi sangat penting agar program literasi tidak hanya berjalan secara seremonial, tetapi benar-benar memberikan hasil nyata bagi peningkatan minat baca masyarakat.
Komitmen DPR Dorong Anggaran Perpusnas
Dalam kesempatan itu, Himmatul menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI akan terus memperjuangkan peningkatan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas).
Pasalnya, dibanding mitra kerja lain, anggaran Perpusnas masih yang paling kecil.
“Anggaran ini harus dibuktikan dengan program-program yang baik agar bisa ditingkatkan. Kami akan kawal hal ini di DPR,” tegasnya.
Baca Juga: Disebut Cocok Jadi Kepala BP BUMN, Politikus Gerindra Kawendra Lukistian Banjir Pujian di DPR RI
Dukungan untuk Penulis Lokal
Selain fokus pada infrastruktur, Himmatul mendorong agar dinas perpustakaan di daerah bisa berperan sebagai penerbit.
Dengan begitu, penulis lokal memiliki ruang untuk menerbitkan karyanya.
“Jika karya lokal bisa diterbitkan, masyarakat akan lebih mengenal lingkungannya, sekaligus mendorong inovasi yang sesuai kebutuhan daerah,” kata Himmatul.
Ia menegaskan bahwa pengembangan literasi merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat. “Literasi adalah modal utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Tanpa literasi, sulit bagi kita bersaing di era global,” pungkasnya.
