Gus Jazil menilai transparansi data petugas haji dan sistem kerja mereka sangat penting untuk mencegah kebocoran anggaran dan menjaga kepercayaan publik. Ia meminta Kementerian Agama membuka secara jelas nama-nama petugas, pembagian tugas, hingga parameter evaluasi kinerja mereka.
“Kami di Timwas akan terus kawal. Apalagi pelaksanaan di Madinah relatif lebih tertib. Itu bisa dijadikan acuan untuk memperbaiki penyelenggaraan di tempat lain,” ujarnya.
Timwas DPR mendesak dilakukan penghitungan menyeluruh atas potensi kerugian dalam layanan haji 2025. Bagi Jazilul, ini bukan soal menyalahkan, tetapi tentang membangun sistem pengelolaan haji yang lebih bertanggung jawab dan efisien.
“Kalau negara dirugikan, dan jemaah tidak mendapatkan haknya, maka harus ada pembenahan total. Ini bukan hanya masalah teknis, tapi menyangkut akuntabilitas pelayanan ibadah,” pungkasnya.
