“Kita melihat ada celah di sistem yang dimanfaatkan oknum untuk menjual solar subsidi ke pihak industri. Hal ini tidak bisa dibiarkan,” ujar Bambang dalam kunjungan kerjanya ke Deli Serdang, Jumat (20/6/2025), usai berdiskusi dengan pihak PT Pertamina dan PT PLN.
Ia menegaskan pentingnya akurasi dan pemutakhiran data secara berkala agar subsidi energi benar-benar diberikan kepada pihak yang memang layak. Dalam upayanya mendorong transparansi, Bambang menyarankan sistem digitalisasi dalam penyaluran BBM.
“Digitalisasi penting untuk memastikan distribusi BBM bisa dipantau secara real-time dan tidak melenceng dari sasaran. Pemutakhiran data juga harus menjadi agenda utama,” tambahnya.
Lebih jauh, Bambang menekankan bahwa penyaluran bantuan subsidi tidak hanya soal data, tapi juga sinergi antarlembaga. Ia mendesak Pertamina, Kementerian ESDM, BPH Migas, serta aparat penegak hukum untuk bekerja sama dalam mengatasi kebocoran subsidi.
“Kita harap seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi. BPH Migas juga harus lebih selektif dalam menetapkan SPBU-SPBU penyalur BBM bersubsidi, bukan hanya di Sumatera Utara, tapi di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
Dengan penguatan pengawasan dan sistem yang terintegrasi, Bambang optimistis penyaluran BBM bersubsidi dapat lebih tepat sasaran dan tidak lagi menjadi ladang permainan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
