Pembangunan Harus Berkeadilan
Faujia mengaku tidak menolak investasi atau pembangunan nasional, tetapi mengingatkan bahwa prosesnya harus berkeadilan dan berkelanjutan.
“Kita harus menolak pendekatan pembangunan yang eksploitatif. Kalau dampaknya belum jelas, dan bisa merusak ekosistem yang selama ini terbukti menopang ekonomi masyarakat, lebih baik ditunda atau dihentikan,” ujarnya.
Tuntut Transparansi dan Keterlibatan Masyarakat
Legislator asal Dapil Jakarta itu juga meminta pemerintah pusat dan daerah untuk lebih terbuka dalam proses perizinan investasi yang masuk ke Papua, terutama di kawasan sensitif seperti Raja Ampat. Ia menekankan pentingnya pelibatan masyarakat adat dan lokal dalam pengambilan keputusan.
“Ini bukan sekadar formalitas AMDAL. Harus ada keterlibatan warga sebagai pemilik hak ulayat. Hormati prinsip kearifan lokal dan hak masyarakat adat. Beri ruang bagi mereka untuk mengelola wilayahnya sendiri,” tegas Faujia.
Dalam pandangannya, pembangunan di Papua tidak boleh hanya dilihat dari aspek ekonomi jangka pendek. Faujia mengajak semua pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan sosial sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan.
“Jangan kita wariskan kerusakan. Mari kita wariskan alam yang tetap bisa memberi hidup,” pungkasnya.
