“Jika ada penyimpangan, seperti penguasaan lokasi secara sepihak, itu harus ditindak tegas. Tapi kita tidak bisa menggeneralisasi semua KBIH. Yang penting adalah koordinasi dan rasa saling menghargai di lapangan,” tegasnya.
Menurut Cucun, pelibatan semua pemangku kepentingan, termasuk KBIH, dalam revisi regulasi adalah bentuk pendekatan partisipatif yang akan memperkuat kualitas pelayanan haji ke depan.
“Undang-undang ini harus mencerminkan semangat kolaboratif demi pelayanan terbaik bagi jemaah. KBIH harus tetap diberi ruang dan diatur dengan baik,” pungkasnya.
