Bram yang juga menjabat Wakil Ketua BKSAP DPR RI mengingatkan bahwa jika Sekolah Rakyat tidak dikelola secara profesional, ada risiko menciptakan segregasi pendidikan antara sekolah umum dan sekolah rakyat. Ia juga mempertanyakan penempatan program ini di bawah Kementerian Sosial, alih-alih Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
“Harus ada kejelasan koordinasi lintas kementerian agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Jangan sampai tujuan baik malah terganjal oleh buruknya tata kelola,” tegasnya.
Lebih jauh, politisi muda tersebut menyatakan bahwa dirinya tetap mendukung pengembangan Sekolah Rakyat sebagai sarana membuka akses pendidikan bagi kelompok miskin dan marjinal, terutama di daerah-daerah terpencil atau tertinggal.
“Kalau dijalankan dengan serius dan berbasis kebutuhan riil masyarakat, Sekolah Rakyat bisa jadi alat pengungkit mobilitas sosial. Tapi semua harus dimulai dengan desain yang matang dan mendengar sebanyak-banyaknya aspirasi dari lapangan,” tutup Bram.
