Kegaduhan yang Terus Berulang
Bambang Purwanto mencontohkan beberapa polemik yang mencuat dalam beberapa bulan terakhir seperti kisruh gas LPG, proyek pagar laut, konflik di Rempang, perizinan tambang Raja Ampat, hingga terbaru persoalan penyesuaian batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara.
“Ini bukan pertama kali. Polanya berulang, seakan ada skenario. Apakah ini hanya kesalahan teknis atau ada motif politis? Kalau dibiarkan, akan mengganggu jalannya pemerintahan,” tegasnya.
Sengketa Empat Pulau, Hantam Sejarah dan Kearifan Lokal
Bambang secara khusus mengkritik keputusan Kemendagri yang disebutnya menggeser empat pulau dari wilayah administrasi Aceh ke Sumatera Utara. Ia menilai kebijakan itu mengabaikan akar sejarah dan kearifan lokal masyarakat Aceh.
“Batas wilayah seharusnya tidak hanya dilihat dari aspek administrasi dan efisiensi, tapi juga mempertimbangkan sejarah dan ikatan emosional masyarakat lokal. Warga di empat pulau itu punya kedekatan identitas dengan Aceh,” ujar legislator Partai Demokrat tersebut.
Peringatan untuk Presiden
Politikus senior ini meminta Presiden Prabowo tidak mengabaikan rangkaian persoalan yang terjadi. Ia menilai penting bagi Presiden untuk mengevaluasi kinerja kabinet secara serius.
“Saya minta Presiden jangan tinggal diam. Kegaduhan seperti ini jika dibiarkan bisa merusak kepercayaan rakyat. Harus ada tindakan nyata agar polemik semacam ini tidak menjadi alat sabotase politik,” katanya.
Pulau Harus Dikembalikan ke Aceh
Bambang juga mendesak agar keputusan Mendagri mengenai pemindahan empat pulau segera ditinjau ulang. Ia menilai pengambilan keputusan seperti ini bisa menggerus rasa keadilan dan persatuan.
“Pulau-pulau itu harus dikembalikan ke Aceh. Jangan pernah abaikan sejarah Aceh dan kontribusinya terhadap NKRI. Ini bukan hanya soal batas wilayah, tapi soal harga diri,” pungkasnya.
