TAJUKNASIONAL.COM – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, mengingatkan seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) di seluruh Indonesia untuk meningkatkan empati dan kepekaan sosial terhadap warga yang sedang menghadapi konflik agraria. Ia menilai masih banyak pejabat pertanahan yang kurang responsif terhadap keluhan masyarakat kecil, terutama dalam kasus sengketa tanah yang melibatkan perusahaan besar, oknum, atau tumpang tindih administrasi.
“Setiap hari kami di Komisi II menerima aduan dari masyarakat. Dari sertifikat yang digandakan, tanah ulayat yang diserobot, sampai penyalahgunaan izin HGU dan HGB. Ini bukti bahwa sistem belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat,” ujar Bahtra Banong dalam keterangannya, Selasa (20/2/2025).
Bahtra mencontohkan kasus Mbah Tupon di Yogyakarta, yang menjadi viral karena tanah miliknya secara sepihak berubah kepemilikan tanpa sepengetahuannya. Ia menyebut kasus ini hanya satu dari sekian banyak kejadian serupa yang terjadi di daerah-daerah.
“Mbah Tupon itu hanya satu contoh. Seorang warga tua yang tak punya akses dan kekuatan hukum, tiba-tiba tanahnya beralih nama. Kalau sistem seperti ini dibiarkan, lalu siapa yang melindungi rakyat?” tegas politisi Partai Gerindra itu.
Bahtra menekankan pentingnya perubahan sikap dan orientasi pelayanan di jajaran BPN. Ia menginginkan agar kantor-kantor pertanahan tidak hanya menjadi institusi birokrasi administratif, tetapi juga pengayom dan pembela hak-hak masyarakat.
