Soroti Koordinasi dan Kualitas Petugas
Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antara Kemenag, pihak syarikah, dan otoritas Arab Saudi. Ketidaksinkronan kebijakan pusat dan pelaksanaan teknis di lapangan dinilainya turut memperparah situasi.
“Saat jemaah memerlukan petugas di lapangan, justru banyak titik yang kosong. Petugas tidak merata, bahkan tidak siaga di area-area rawan crowd. Ini membahayakan keselamatan jemaah,” ujar Adies Kadir.
Usulkan Kementerian Haji
Melihat kompleksitas penyelenggaraan haji yang berulang tiap tahun, Adies mengusulkan pembentukan Kementerian khusus urusan haji, terpisah dari Kementerian Agama.
“Semua proses, mulai dari keberangkatan, makan, akomodasi, sampai proses ibadah dan kepulangan, harus ditangani oleh satu institusi yang fokus. Sekarang ini seperti jalan sendiri-sendiri,” jelasnya.
Model ini, kata Adies, bisa meniru pendekatan Pemerintah Arab Saudi yang memiliki kementerian tersendiri untuk urusan haji dan umrah.
Adies menegaskan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi serius dan menyeluruh, agar pelayanan jemaah haji Indonesia bisa lebih manusiawi, aman, dan terkoordinasi dengan baik.
“Mudah-mudahan ini jadi perhatian pemerintah. Kita semua ingin jemaah Indonesia bisa berhaji dengan tenang dan layak, tanpa harus mengorbankan kenyamanan, apalagi keselamatan,” pungkasnya.
