Ia mengungkapkan, hasil tinjauan lapangan di Makkah dan Madinah menunjukkan sejumlah persoalan, mulai dari keterlambatan konsumsi, kondisi akomodasi yang tidak layak, hingga fasilitas mabit yang minim kenyamanan. Menurutnya, seluruh temuan itu harus dibahas dalam rapat evaluasi lintas komisi dan fraksi usai masa reses.
“Kami tidak ingin masalah-masalah seperti keterlambatan distribusi makanan, hotel yang memisahkan keluarga, toilet tidak layak, hingga kualitas makanan yang buruk dianggap wajar hanya karena umat diminta bersabar,” ujarnya.
Achmad mengingatkan, sabar adalah bagian dari ibadah, tapi kelalaian adalah tanggung jawab manajerial. “Ada perbedaan jelas antara ujian ibadah dan kesalahan teknis. Yang terakhir itu wajib diperbaiki, bukan dimaklumi,” tambahnya.
Ia juga berharap agar BP Haji, yang akan mengambil alih peran penyelenggara dari Kementerian Agama pada musim haji 2026, benar-benar belajar dari kekurangan tahun ini.
“Transisi ke BP Haji tidak boleh sekadar pergantian struktur. Harus membawa peningkatan layanan yang nyata. Semua temuan Timwas harus dijadikan rujukan pembenahan,” tutup Achmad.
