TajukNasional Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, mengungkapkan rencana pemerintah untuk memanfaatkan kawasan infrastruktur era Jokowi sebagai lokasi pengembangan hunian baru. Langkah ini bertujuan mengatasi krisis perumahan sekaligus meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap perumahan layak.
“Kami sedang membentuk tim dengan Kementerian PU untuk memanfaatkan infrastruktur yang sudah dibangun pada masa pemerintahan Pak Jokowi. Infrastruktur tersebut sudah terbangun dengan baik, tinggal kami lengkapi dengan perumahan di sekitarnya,” ujar Wamen PKP Fahri dalam keterangannya, Sabtu (19/1).
Ia menyoroti masalah perumahan subsidi yang sering kali berada di lokasi pinggiran dengan aksesibilitas buruk. Hal ini membuat banyak proyek perumahan menjadi mangkrak.
“Kami mengevaluasi perumahan di pinggiran kota yang tidak terintegrasi dengan baik. Solusinya adalah membangun hunian di kawasan yang sudah memiliki moda transportasi dan infrastruktur pendukung,” jelasnya.
Dalam upaya mengurangi backlog kepemilikan rumah yang mencapai 10 juta unit, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program pembangunan 3 juta rumah. Program ini mencakup:
- 2 juta rumah di perdesaan.
- 1 juta rumah di perkotaan.
- Perbaikan 26,9 juta rumah tidak layak huni.
Pemerintah juga membuka peluang bagi sektor swasta, baik dalam maupun luar negeri, untuk berinvestasi. Negara-negara seperti Qatar, Uni Emirat Arab, dan China telah menunjukkan minat, sementara Jepang dikabarkan tertarik pada proyek pembangunan rumah subsidi di Indonesia.
Dengan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta, Fahri optimistis masalah perumahan dapat teratasi. “Kami yakin, dengan kerja sama yang baik, program ini tidak hanya mengurangi backlog tetapi juga menciptakan hunian layak dan berkualitas untuk masyarakat,” tutupnya.
