TajukNasional Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya perencanaan tata ruang dalam mitigasi risiko bencana hidrometeorologi yang kerap melanda Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis (20/3/2025).
“Sekitar 96 persen bencana di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor. Ini menjadi bukti bahwa perencanaan tata ruang yang baik bukan sekadar wacana, melainkan harus diterapkan secara nyata di tingkat pusat maupun daerah untuk melindungi masyarakat,” ujar Ossy Dermawan.
Menurutnya, tata ruang yang efektif tidak hanya mengatur pemanfaatan lahan tetapi juga memastikan pembangunan berkelanjutan dengan memperhitungkan faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi.
“Tata ruang yang terencana dengan baik harus mencakup aspek mitigasi bencana agar masyarakat dapat hidup dengan aman dan nyaman,” tambahnya.
Ia juga menyoroti beberapa aspek penting dalam perencanaan tata ruang, seperti identifikasi zona rawan bencana, pengurangan risiko terhadap infrastruktur, serta penempatan fasilitas vital di lokasi yang lebih aman. Dengan perencanaan yang matang, dampak bencana bisa diminimalisir, baik dari segi keselamatan warga maupun perekonomian.
Namun, implementasi kebijakan tata ruang masih menghadapi tantangan, termasuk koordinasi antar lembaga, pemanfaatan teknologi dan data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta partisipasi masyarakat.
“Diperlukan penguatan pengendalian dan penertiban agar kebijakan tata ruang benar-benar dijalankan secara efektif di lapangan,” kata Ossy.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara ATR/BPN dan BNPB dalam pengelolaan tata ruang dan mitigasi bencana. Menurutnya, sinergi kedua lembaga ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih terarah dan efektif.
“Kami di ATR/BPN berfokus pada perencanaan tata ruang, sedangkan BNPB menangani manajemen bencana dan mitigasi risiko. Kolaborasi ini sangat penting untuk menghadapi tantangan bencana ke depan,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Kepala BNPB Suharyanto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, serta para kepala daerah yang hadir secara langsung maupun daring.
