TAJUKNASIONAL.COM Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung atau melalui DPRD sejatinya sejalan dengan nilai dasar demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila.
Menurutnya, wacana tersebut perlu dilihat secara substantif, bukan semata-mata dari sisi mekanisme teknis pemilihan.
“Semangat sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah untuk mufakat. Ini adalah asas demokrasi Indonesia yang dirumuskan dan dibangun oleh para founding fathers kita,” ujar Eddy di Jakarta, Selasa.
Eddy menjelaskan, perdebatan mengenai sistem pilkada seharusnya tidak dilepaskan dari persoalan mendasar yang saat ini dihadapi demokrasi Indonesia, yakni maraknya praktik politik uang.
Ia menilai politik uang telah mencederai hampir seluruh proses demokrasi, baik dalam pilkada maupun pemilu legislatif.
Baca Juga: DPR RI Apresiasi Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat yang Diluncurkan Pemerintah
“Baik dalam Pilkada, Pemilu DPRD, DPR Provinsi, DPR RI, bahkan hingga pemilihan kepala desa, tidak ada yang benar-benar luput dari praktik ini,” kata Eddy.
Menurutnya, pembenahan sistem demokrasi tidak akan efektif jika tidak disertai dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten.
Eddy menegaskan, tanpa penindakan serius terhadap pelaku politik uang, perubahan sistem pemilihan apa pun tidak akan menyentuh akar persoalan demokrasi.
“Tanpa penegakan hukum yang kuat, kita hanya mengubah bentuk, tetapi substansi masalahnya tetap sama,” ujarnya.
Selain aspek penegakan hukum, Eddy juga menekankan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. Ia menilai publik perlu diberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak buruk politik uang terhadap kualitas kepemimpinan dan kebijakan publik.
“Pejabat yang terpilih melalui politik uang cenderung tidak menjalankan amanah rakyat, karena merasa sudah menunaikan kewajibannya saat proses transaksi politik itu terjadi,” kata dia.
Baca JUga: DPR RI Apresiasi Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat yang Diluncurkan Pemerintah
Lebih lanjut, Eddy menegaskan bahwa partai politiknya terbuka terhadap berbagai opsi pembenahan sistem pemilu dan pilkada. Keterbukaan tersebut, kata dia, dilandasi oleh tujuan utama untuk memastikan representasi rakyat benar-benar terwujud melalui sistem demokrasi yang berkualitas.
