TajukNasional Polemik terkait pagar laut yang dibangun di Tangerang terus mengundang perhatian publik. Kebijakan ini, yang diluncurkan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dinilai oleh sejumlah pihak sebagai contoh kuatnya pengaruh oligarki di Indonesia.
Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menilai bahwa Jokowi beserta menteri-menteri terkait harus dimintai pertanggungjawaban dan diperiksa oleh penegak hukum untuk menyelesaikan masalah ini.
“Saya kira Jokowi harus dipanggil (oleh penegak hukum), begitu pula dengan mantan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, mantan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, dan juga mantan Wamen ATR Raja Juli Antoni,” kata Jerry, pada Jumat (24/01).
Jerry menambahkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan selama masa pemerintahan Jokowi sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi.
Ia menyebutkan bahwa tindakan pemerintah yang mengizinkan reklamasi laut dan kebijakan terkait lainnya menunjukkan praktik penguasaan sumber daya alam yang tidak transparan dan merugikan rakyat.
“Bukan saja laut dijual dan digadaikan untuk reklamasi, kalau Jokowi masih menjabat, langit pun bisa dia jual. Jokowi pemimpin dengan khayalan tingkat tinggi,” tambahnya.
Selain itu, Jerry juga mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk berhati-hati terhadap warisan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya yang dianggap menyengsarakan rakyat.
“Jika Prabowo tak menghentikan proyek ini, pasti ada yang akan menuding dan menyalahkan Prabowo (nantinya). Jokowi bak lempar batu sembunyi tangan, padahal dia yang harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Polemik ini semakin memanas, dan sejumlah pihak mendesak agar pihak-pihak yang terlibat segera bertanggung jawab atas keputusan yang dinilai merugikan banyak pihak.
