Tajukpolitik – Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), Willy Aditya, mengancam akan melaporkan pimpinan DPR yang terlantarkan draf RUU PPRT selama bertahun-tahun.
Pasalnya, tegas Willy, RUU PPRT tak kunjung disahkan menjadi undang-undang (UU) oleh pimpinan DPR.
“Semoga pimpinan mendengarkan ini. Ya kalau tidak ya terpaksa kita bawa ke cara yang lebih jauh, menggunakan mekanisme juga, terpaksa pimpinan kita laporkan ke MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan),” ungkapnya, dalam diskusi bertajuk ‘RUU PPRT: Komitmen DPR dan Pemerintah Lindungi Pekerja Rumah Tangga’, Selasa (21/2).
Willy menjelaskan RUU ini masih terkatung-katung sejak draf dan naskah akademiknya diselesaikan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR pada 20 Juni 2020.
Padahal, lanjutnya, seharusnya RUU PPRT sudah bisa dibawa ke tahap berikutnya, yakni disahkan di Rapat Paripurna DPR. Namun, hingga kini pengesahan itu masih tak kunjung terealisasi.
Padahal, dirinya sudah lima kali bersurat dengan pimpinan DPR untuk segera membawa RUU tersebut ke paripurna untuk disahkan menjadi UU. Namun, kata dia, pimpinan DPR berdalih draf RUU PPRT masih tertahan di meja Ketua DPR Puan Maharani.
“Disampaikan oleh pimpinan, masih tertahan di meja Ketua DPR, itu yang jadi problem pokok kita,” jelasnya.
Willy menilai DPR seharusnya malu karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mendorong agar RUU PPRT segera disahkan. Hanya saja, pimpinan DPR tidak kunjung menindaklanjuti desakan dari Jokowi itu, bahkan terkesan terlantarkan RUU PPRT tersebut.
“Ini secara tata tertib apa yang sudah diputuskan oleh AKD terkait tidak boleh ditahan oleh pimpinan. Sudah dua tahun lebih ditahan pimpinan, dan ini problemnya cuma ada satu, ya di pimpinan,” urai Willy.
“Karena ini tidak pernah diproses. Saya bersurat sudah lima kali meminta untuk diberikan waktu menjelaskan ini. Sudah beberapa kali, tapi tidak pernah digubris sama sekali,” tutur Willy.
