Tajukpolitik – Ekonom Senior, Rizal Ramli, menilai Presiden Jokowi yang tidak memiliki latar belakang aktivis, bisa dikatakan tidak ikut andil dalam memperjuangkan demokrasi saat rezim otoriter Soeharto berkuasa.
Sialnya, kata Rizal, ketika mantan Walikota Solo itu berkuasa karena hadirnya demokrasi, justru cenderung mendegradasi demokrasi, bukan justru mempertahankan, apalagi memperbaiki demokrasi di Tanah Air.
Hal tersebut ia sampaikan dalam sambutannya di acara peringatan 49 tahun peristiwa malapetaka lima belas Januari (Malari), di Teater Wahyu Sihombing, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Senin (16/1).
Bagi mantan Menteri ini, Jokowi tidak pernah berjuang untuk demokrasi.
“Seumur hidup dia cuma nyari duit doang gituloh. Karena demokrasi dia punya kesempatan jadi presiden. Tapi begitu berkuasa demokrasi dipreteli. Indeks Demokrasi turun 30 poin lebih,” sesalnya.
Mantan Kepala Bulog ini menyebutkan bahwa lembaga-lembaga penguat demokrasi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan hingga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya jadi tukang stampel kebijakan pemerintah semata.
“KPK zaman Gus Dur kita mulai UU-nya jadi zaman Mega, dia (Jokowi) preteli. Hukum dipreteli, DPR dibikin kayak taman kanak-kanak (TK) semua manut doang. Ini waktunya kita lakukan sesuatu,” tegas Rizal.
