TajukPolitik – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan, alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis sudah disiapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Program andalan presiden terpilih Prabowo Subianto itu rencananya akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun pada 2025.
“Untuk tahun pertama pemerintahan beliau tahun 2025 telah disepakati alokasi (Makan Bergizi Gratis) sekitar Rp 71 triliun di dalam RAPBN 2025,” ujar dia, dalam konferensi pers, di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6).
Bendahara Negara menjelaskan, angka itu didapat dari hasil koordinasi yang dilakukan antara pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan tim presiden terpilih Prabowo.
Berdasarkan hasil koordinasi tersebut disepakati, program Makan Bergizi Gratis bakal dilaksanakan secara bertahap, sehingga tidak membebani pos belanja APBN. “Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan, bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap,” kata Sri Mulyani.
Dengan demikian, Sri Mulyani memastikan, pemerintah tetap menjaga defisit fiskal APBN 2025 di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), yakni di kisaran 2,29 sampai 2,82 persen terhadap PDB.
“Angka Rp 71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 sampai 2,82 persen,” ucapnya. Pada kesempatan yang sama, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo – Gibran Thomas Djiwandono membenarkan, alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis Rp 71 triliun pada 2025 sudah disepakati oleh Prabowo.
Akan tetapi, angka tersebut masih berpotensi berubah, sebab pembahasan RAPBN 2025 masih dilakukan oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Tentunya kita harus menunggu siklus APBN di DPR nanti, itu juga penting digarisbawahi, kami sangat mengikuti siklus tersebut, jadi angka yang sudah disepakati tetap harus melewati siklus APBN,” ucapnya.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu prioritas utama dari presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengatasi masalah gizi buruk di Indonesia. Dengan alokasi anggaran yang besar ini, diharapkan program tersebut dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan lainnya.
Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau dan mengelola anggaran dengan cermat agar tidak terjadi pembengkakan defisit yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. “Kami akan memastikan setiap langkah diambil dengan hati-hati dan sesuai dengan prioritas nasional, sehingga program ini dapat berjalan lancar dan sesuai target yang diharapkan,” ujarnya.
Dukungan dari DPR dan berbagai pihak terkait sangat penting dalam merealisasikan program ini. Pemerintah berharap bahwa dengan adanya kolaborasi yang baik, program Makan Bergizi Gratis dapat segera diimplementasikan dan membawa perubahan positif bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
