TajukNasional Komisi XI DPR RI mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, pada Rabu (21/8/2024) untuk membahas laporan kinerja Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023.
Dalam rapat tersebut, Kemenkeu memaparkan sejumlah pencapaian, termasuk kebijakan efisiensi, surplus laporan operasional, serta pengelolaan aset dan ekuitas.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Demokrat, Vera Febyanthy, menyampaikan harapannya agar pencapaian positif Kementerian Keuangan dapat ditularkan ke instansi lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurutnya, peningkatan kualitas belanja di tingkat pusat dan daerah masih menjadi perhatian serius DPR RI.
“Lambatnya realisasi belanja pemerintah pusat, bukan hanya di Kementerian Keuangan, tetapi juga di beberapa kementerian, lembaga lainnya, dan pemerintah daerah, telah menjadi permasalahan klasik. Dengan pelaporan Kementerian Keuangan yang menunjukkan peningkatan positif ini, diharapkan dapat menginspirasi kementerian lain dan pemerintah daerah untuk mengikuti jejak yang sama,” ujar Vera dalam rapat tersebut.
Salah satu rekomendasi yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan keuangan lembaga adalah penguatan kebijakan belanja melalui sinkronisasi belanja daerah. Kualitas belanja ini menjadi bagian dari strategi “Spending Better” yang dicanangkan oleh Kementerian Keuangan untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien.
“Setiap tahun kami selalu menyoroti permasalahan kualitas belanja, baik di pusat maupun daerah. Ini adalah masalah yang terus berulang. Kami berharap Kementerian Keuangan dapat terus melanjutkan upaya ini, sehingga kualitas belanja pusat dan daerah, yang selama ini sering kali tidak optimal, bisa menjadi prioritas utama,” tambah Vera, yang juga merupakan anggota Badan Anggaran DPR RI.
Dalam presentasinya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa simplifikasi dan otomatisasi proses bisnis di kementeriannya telah memberikan dampak positif, seperti peningkatan produktivitas, efisiensi pelayanan, dan optimalisasi pemberdayaan sumber daya manusia (SDM).
Upaya ini dianggap sebagai langkah penting dalam memastikan belanja yang berkualitas di lingkungan Kemenkeu. Efisiensi yang berhasil dicapai oleh Kemenkeu dalam periode 2020 hingga 2023 mencapai Rp2,21 triliun, menunjukkan komitmen kuat terhadap pengelolaan anggaran yang lebih baik.
Vera Febyanthy menekankan bahwa peningkatan kualitas belanja merupakan pekerjaan rumah besar yang harus terus diperhatikan oleh pemerintah. Ia berharap, siapa pun yang memimpin Kementerian Keuangan di masa mendatang akan terus memperjuangkan peningkatan kualitas belanja, baik di pusat maupun daerah, agar dapat mewujudkan penggunaan anggaran yang lebih optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
Dengan demikian, rapat kerja ini menegaskan pentingnya koordinasi dan komitmen lintas kementerian dan daerah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja negara, guna mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif.
