Tajukpolitik – Aktivis Syahganda Nainggolan, menilai kerusuhan yang terjadi di PT GNI Morowali merupakan dampak kebijakan pembangunan era Presiden Jokowi yang salah sasaran, mulai dari impor pekerja asing asal Tiongkok hinga orientasi bisnis yang keliru.
“Sejak awal Jokowi harusnya membatasi kehadiran pekerja asal China sebatas pekerja ahli, bukan buruh kasar. Begitu juga orientasi bisnisnya, bukan semata-mata untuk kepentingan investor tersebut,” katanya, dalam orasi pada peringatan 49 Malapetaka Lima Belas Januari (Malari), di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (16/1).
Soal pengelolaan tambang, tambah Syahganda, seharusnya model pembangunannya tidak diserahkan pada investor asing secara dominan dan pelibatan investor cukup sebatas unsur pelengkap.
“Sebab, pertambangan dan industri smelter bukanlah industri yang rumit. Apalagi jika mempertimbangkan kesejahteraan buruh lokal, seharusnya buruh ikut memiliki proyek-proyek pertambangan tersebut melalui program ESOP (Employment Stock Option Program),” ucap Syahganda.
Ia mengingatkan, Indonesia seharusnya bisa belajar dari peristiwa kerusuhan Malari, bahwa investor asing tidak boleh terlalu mendominasi. Bahkan, ujar Syahganda, setelah kerusuhan Malari, Suharto dan Jepang berusaha membuat model pembangunan yang melibatkan kontrol masyarakat dan Bank Dunia di Indonesia.
“Pemerintahan Jokowi dan DPR harus mengevaluasi semua investasi asing di pertambangan kita untuk memastikan ada tidaknya potensi kerusuhan sosial di sektor tersebut, seperti yang terjadi di Morowali,” tutupnya.
