Tajukpolitik – Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan bahwa tim sinkronisasi presiden terpilih Prabowo Subianto adalah inisiatif internal Partai Gerindra, bukan bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menjelaskan hal ini setelah ditanya mengenai struktur tim sinkronisasi yang hanya terdiri dari elit Gerindra.
“Tim sinkronisasi itu bersifat internal dari Partai Gerindra, bukan Koalisi Indonesia Maju,” kata Viva Yoga, Senin (3/6).
Viva Yoga menjelaskan bahwa tim sinkronisasi tersebut bertujuan untuk melakukan komunikasi dengan beberapa menteri guna melanjutkan program-program yang sudah ada.
PAN menilai komunikasi yang hanya melibatkan Partai Gerindra dan beberapa menteri tersebut tetap berjalan dengan baik.
“Dan itu sesuatu yang normal, karena proses sinkronisasi sangat penting dilakukan dalam masa persiapan peralihan kepemimpinan nasional,” ujarnya.
Menurut Viva Yoga, tim sinkronisasi merupakan langkah positif dalam proses melanjutkan manajemen pembangunan nasional.
Meski PAN tidak dilibatkan dalam pembentukan tim sinkronisasi ini, Viva Yoga memastikan bahwa partainya tidak mempermasalahkan hal tersebut.
“Bagi kami, PAN, itu tidak ada masalah, karena memang sesuatu yang rutin. Di PAN, Golkar itu kan setiap hari ketemu di rapat-rapat kabinet. Jadi, proses untuk persiapan melanjutkan pembangunan nasional tidak terkendala oleh waktu dan komunikasi. Setiap hari juga komunikasi untuk melanjutkan pembangunan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Prabowo Subianto membentuk Tim Gugus Tugas Sinkronisasi yang terdiri dari petinggi Gerindra untuk mempersiapkan proses pemerintahan berikutnya pasca pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa penunjukkan anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi adalah hak Prabowo Subianto sesuai dengan kebutuhannya.
“Ya, penunjukkan adalah hak presiden terpilih, karena tujuan membentuk tim itu untuk mencari data dan sinkronisasi yang akan digunakan sebagai bahan mengambil keputusan strategis, yang menjadi hak prerogatif presiden terpilih,” kata Dasco, Minggu (2/6).
Dasco menuturkan bahwa hasil kerja tim gugus tugas akan digunakan sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan strategis yang menjadi hak prerogatif presiden terpilih.
Pembentukan tim gugus tugas ini penting untuk mempersingkat waktu penyesuaian ketika pemerintahan baru mulai berjalan.
“Presiden terpilih boleh saja membentuk tim tersendiri untuk mencari data sebagai bahan masukan dan kajian terkait hak khusus yang dijamin oleh UU,” tutur Dasco.
Dengan penjelasan ini, PAN menegaskan bahwa mereka tetap mendukung upaya Prabowo Subianto dalam mempersiapkan transisi pemerintahan meskipun tidak terlibat langsung dalam tim sinkronisasi tersebut.
