TajukPolitik – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, memberi komentar menohok terhadap kebijakan pemerintah mengenai program kartu Prakerja.
Sebagaimana diketahui, pemerintah kembali menganggarkan program kartu prakerja sebesar Rp2,67 triliun untuk tahap pertama.
Menyoroti hal itu, Said Didu menegaskan bahwa tugas pemerintah adalah menciptakan lapangan kerja, bukan memelihara pengangguran.
“Masih ada kartu Prakerja? Bapak Menko @airlangga_hrt yth, setahu saya salah satu tugas pemerintah adalah menciptakan lapangan kerja-bukan ‘memelihara’ pengangguran dengan Kartu Prakerja,” ucapnya dalam unggahannya, Jumat, (6/1).
Pernyataan Said Didu ini mengkritik unggahan Airlangga Hartarto soal Rapat Koordinasi Terbatas terkait program Kartu Prakerja tahun 2023 bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kertasasmita dan Wakil Kepala Kepolisian RI Bapak Gatot Eddy Pramono, Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja Ibu Denni Puspa Purbasari, serta hadir secara daring Perwakilan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dan beberapa perwakilan lembaga terkait.
Airlangga mengatakan, Prakerja tahun 2022 terbukti telah membantu peningkatan skill serta peningkatan inklusi keuangan, sekaligus mendorong daya beli masyarakat dengan skema semi bansos.
“Pada tahun 2023 ini, program Prakerja akan dilaksanakan dengan skema normal dengan total anggaran tahap awal Rp2,67 triliun. Artinya, Prakerja tahun ini fokus pada peningkatan skill pekerja,” ucap Ketua Umum Partai Golkar ini, kemarin.
Selain itu kata Airlangga, pemerintah daerah turut dilibatkan dalam mensosialisasikan Prakerja agar informasinya semakin masif dan sampai pada masyarakat yang hendak mendaftarkan diri di program Prakerja.
“Tepat guna, tepat sasaran,” tandasnya.
Program Kartu Prakerja berlanjut di 2023. Besaran total insentif yang dapat diterima peserta bahkan naik dari Rp 3,55 juta menjadi Rp 4,2 juta per individu.
Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan pendaftaran Kartu Prakerja akan dibuka pada kuartal I atau antara Januari-Maret 2023. Info selanjutnya akan diumumkan kemudian.
“Sesuai arahan Pak Menko (Perekonomian Airlangga Hartarto), pendaftaran Kartu Prakerja kuartal I-2023,” kata Denni, Rabu (4/1).
Kartu Prakerja 2023 akan difokuskan pada skema normal dengan peningkatan keahlian dan produktivitas angkatan kerja. Dampaknya, insentif yang bisa dicairkan peserta turun namun saat bersamaan biaya untuk pelatihan lebih besar.
Pemerintah memberikan insentif sebesar Rp 4,2 juta per individu bagi peserta Kartu Prakerja 2023. Rinciannya biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp 600 ribu yang diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei sebesar Rp 100 ribu untuk dua kali pengisian survei.
