TajukPolitik – Ekonom Senior INDEF, Faisal Basri, beberapa waktu lalu. Dia menyebut, kebijakan subsidi kendaraan listrik kurang tepat. Alih-alih membantu masyarakat, ia menilai subsidi tersebut justru sarat akan kepentingan pejabat.
Pasalnya, lewat kebijakan itu pemerintah menggelontorkan subsidi senilai Rp80 juta untuk mobil listrik, Rp40 juta untuk mobil berbasis hybrid, dan Rp8 juta untuk motor listrik baru, serta Rp5 juta untuk motor konversi.
Faisal menilai ketimbang menggunakan dana untuk subsidi, lebih baik pemerintah menggunakan dana tersebut untuk transportasi publik.
Tak hanya itu, insentif fiskal untuk kendaraan listrik yang saat ini berlaku seperti pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) hingga keringanan pajak kendaraan bermotor (PKB) sudah cukup menguntungkan pembeli kendaraan listrik.
Faisal juga mengatakan kebijakan fiskal tersebut sudah cukup meringankan masyarakat yang ingin membeli kendaraan listrik.
Faisal Basri menilai tidak ada batasan di Indonesia atara penguasa dan pengusaha.
“Pak Moeldoko itu bukan sekedar pungusaha tapi ketua asosiasi pengusaha mobil listrik,” jelasnya.
Menurutnya Moeldoko juga bagian dari penguasa yang mengeluarkan kebijakan memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik.
“pak Luhut juga punya usaha sepeda motor listrik, dia ngomong subsidi motor listrik untuk dirinya sendiri,” ujarnya dalam podcast Akbar Faisal yang dikutip tajuknasional.com, Jumat (12/5).
“Ya kurang apa lagi? Istilahnya Fabiayyi Ala Irobbikuma Tukadziban. Nikmat mana lagi yang hendak kamu dustakan? karena pemainnya itu Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan), Luhut Panjaitan (Menko Marinves) ada di situ (bisnis kendaraan listrik) konflik kepentingan,” tukasnya.
Sementara itu Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai tidak ada yang salah dengan kritik yang disampaikan calon Presiden usungan koalisi perubahan Anies Baswedan yang menyoal program subsidi mobil listrik yang digagas pemerintah pusat.
Dia menilai, kritikan itu sebenarnya cukup berdasar. Ia mencontohkan, di banyak negara seperti Perancis, model subsidi kendaraan listrik mendorong konversi bagi pemilik kendaraan tua yang merupakan golongan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.
“Kalau orang kaya diberi subsidi negara, sementara tidak ada jaminan mobil BBM-nya (Bahan Bakar Minyak) dijual, maka sama saja subsidi salah sasaran,” ujarnya Rabu (9/5).
Menurutnya, masalah kemacetan tetap sama bahkan semakin parah. Persoalan lain, kata dia, yakni prioritas subsidi sebaiknya didorong bagi transportasi publik dibandingkan untuk kendaraan pribadi.
