Tajukpolitik – Partai Nasdem merespon video Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, minta izin tempur ke Presiden Jokowi.
Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, mengatakan apa yang disampaikan Benny Rhamdani tidak elok, apalagi Indonesia adalah negara hukum.
“Kita hidup di negara hukum, hukum jadi pilar kita berdemokrasi. The rule of the game, kalo nggak jadi koboy semua, jadi tukang tembak semua. Saya itu nggak dengar betul Benny Rhamdani nanti saya dengar lagi deh,” kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/11).
Ia lalu menyoroti pernyataan Benny yang menyarankan penghina Jokowi agar ditindak hukum. Willy menyebut Benny kalap. Menurutnya, apa yang disarankan Benny mengulang sejarah masa lalu.
“Itu orang kalap, kan kekuasaan bagaimanapun dibatasi hukum. Tidak bisa asal. Berbeda bukan berarti bermusuhan, orang berbeda wajar saja, apakah kita akan mengulang sejarah masa lalu dengan orang berbeda lalu ditangkap, nggak, kan kita nggak ingin,” ungkapnya.
Pemegang kekuasaan, lanjut Willy, bukan lantas menentukan hukum seseorang. Dia menegaskan lembaga penegak hukum bukanlah instrumen kekuasaan pemerintah.
“Spirit kita ya penegakan hukum menjadi panglima, jangan kemudian para penegak hukum, institusi hukum, kemudian dijadikan instrumen kekuasaan. Kita tetap harus, harus itu marwah mereka demokrasi lahir sebagai ekspresi negara hukum, Kita anggap saja Benny Rhamdani lagi meracau,” pungkasnya.
