TajukPolitik – Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menempatkan pemerintah di posisi yang sulit. Bila proyek ini dilanjutkan maka pemerintah akan mendapatkan beban. Bila tidak dilanjutkan pemerintah akan merugi.
Menurut Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira proyek ini bagaikan buah simalakama. Saat proyek ini dilanjutkan dia bilang pemerintah harus menanggung beban besar dari bengkak biaya konstruksi.
“Jadi ini memang proyek simalakama, kalau dilanjutkan dengan cost overrun, biaya bengkak, didorong lagi sisi kurs yang melemah dan bahan baku kebanyakan impor,” sebut Bhima, Jumat (14/10/2022).
Belum lagi pemerintah juga harus membayar utang konstruksi kepada pihak China dengan bunga. Bila biaya konstruksi meningkat, maka bunga pun makin besar.
“Ini jelas jadi beban bagi BUMN dan negara. Maka APBN harus terus melakukan suntikan,” sebut Bhima.
Di sisi lain, Pakar Transportasi Institut Studi Transportasi (Instran) Dharmaningtyas mengatakan setelah proyek ini selesai pemerintah juga harus dibebankan untuk melakukan subsidi operasi kereta cepat.
Pasalnya, biaya operasi kereta cepat akan sangat jauh lebih besar dibandingkan operasional kereta lainnya. Pemerintah otomatis harus memberikan subsidi agar tarif kereta cepat bisa terjangkau.
“Kalau maju artinya subsidi sepanjang masa pasti akan menanti,” ujar Dharmaningtyas.
Kembali ke Bhima, dia menyebutkan bila proyek ini dihentikan risikonya juga besar. Negara akan rugi triliunan rupiah bila proyek mangkrak. Tidak sampai di situ, potensi pelanggaran hukum pun bisa muncul.
“Kalau proyek ini dihentikan, ini bisa jadi proyek mangkrak. Lalu akan jadi permasalahan, dari sisi ekonomi dan hukum akan muncul masalah,” sebutnya.
Proyek Kereta Cepat ini awalnya murni menggunakan dana investor tanpa menggunakan APBN sedikitpun. Namun dalam perjalananya biaya proyek ini membengkak dan ahirnya memakai dana APBN yang cukup besar.
Pemakaian APBN ini mendapat tentangan dari berbagai pihak lantaran pemerintah lebih mengutamakan proyek kereta cepat dengan mencabut subsidi bagi masyarakat kecil yang saat ini membutuhkan.
Proyek ini dianggap sebagai proyek ambisius Jokowi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat kecil yang harus merasakan kenaikan BBM karena pencabutan subsidi.
