TAJUKNASIONAL.COM Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti serius persoalan korupsi yang disebut merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.
Hal itu ia sampaikan dalam pidato penutupan Musyawarah Nasional (Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2025).
Prabowo menyebut kebocoran uang negara yang begitu besar berdampak luas terhadap pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Bahkan, menurutnya, kondisi itu turut dirasakan para wartawan yang berjuang di lapangan dengan penghasilan yang belum sebanding dengan peran penting mereka dalam demokrasi.
Baca Juga:Dukung Program Prabowo, Demokrat Siapkan Strategi Besar Lewat Bimteknas Pacitan
“Kalau saya cerita berapa ratus triliun uang negara yang hilang hampir tiap tahun, mungkin kalian nggak ada geleng-geleng kepala lagi. Harus panggil dokter, serius. Karena ini banyak wartawan, saya harus hati-hati bicara,” kata Prabowo dalam pidatonya.
Wartawan di Garda Depan, tapi Bergaji Minim
Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan wartawan memiliki peran vital dalam menyampaikan informasi dan menjaga demokrasi.
Namun, ia menyinggung bahwa kesejahteraan jurnalis sering kali tertinggal, sementara keuntungan besar justru dinikmati pemilik media.
“Saya yakin, dalam hatinya wartawan-wartawan sebetulnya merasakan apa yang saya omongkan. Karena wartawan pun penghasilannya sedikit, benar. Yang mungkin duitnya banyak, ya bos-bos kalian,” ucapnya disambut riuh peserta Munas.
Pernyataan itu menegaskan perhatian Prabowo terhadap ketimpangan dalam industri media di tengah masih maraknya praktik korupsi yang menggerus keuangan negara.
Baca Juga: Presiden Prabowo Puji Menko AHY Lulusan S3, Dorong Kontribusi Akademisi yang Nyata Untuk Bangsa
Didampingi Menteri dan Petinggi Partai
Dalam acara tersebut, Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Sejumlah tokoh politik dan pejabat tinggi negara juga hadir, termasuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Wakil Ketua Umum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Menko Polhukam Djamari Chaniago, dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.
