Tajukpolitik Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan strategis guna menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Kebijakan ini disampaikan dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 17 Februari 2025, terutama terkait kewajiban menyimpan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri.
Presiden menekankan bahwa pemerintah akan menerapkan berbagai langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam kuartal pertama tahun ini.
Beberapa kebijakan utama yang disoroti antara lain kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024, optimalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) pada Februari dan Maret 2025, serta pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta di bulan Maret 2025.
Selain itu, terdapat stimulus khusus selama bulan Ramadan, seperti diskon harga tiket pesawat, tarif tol, program diskon belanja, serta program pariwisata mudik Lebaran dan stabilitas harga pangan.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang mencakup diskon tarif listrik, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian properti dan otomotif, serta berbagai insentif bagi kendaraan listrik dan industri padat karya.
Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan program makan bergizi gratis (MBG), penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta meningkatkan produksi beras melalui panen padi yang optimal.
Dalam jangka panjang, Presiden menyoroti transformasi ekonomi dengan memperkuat daya saing nasional melalui program ketahanan pangan dan energi, serta pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Dana Investasi Nasional bernama Danantara.
Dana ini akan diluncurkan pada 24 Februari 2025 sebagai langkah konsolidasi aset ekonomi nasional.
Selain itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan kebijakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pembangunan kawasan industri, kredit investasi industri padat karya, serta pembentukan bank emas yang akan diresmikan pada 26 Februari 2025.
Di tingkat global, Indonesia berupaya mempercepat keanggotaan dalam BRICS dan menyelesaikan berbagai perjanjian ekonomi internasional, seperti Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Uni Eropa-CEPA.
Pemerintah juga terus melanjutkan proses pendaftaran ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
“Kami ingin mempercepat proses kerja sama internasional untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia,” ujar Presiden Prabowo dalam konferensi persnya.
Dengan berbagai kebijakan strategis ini, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat posisi Indonesia di kancah global.
