TAJUKNASIONAL.COM Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan terbatas dengan sejumlah pejabat tinggi negara di kediaman dinas Presiden, Widya Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (2/1/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu membahas sejumlah agenda strategis, termasuk penanganan dan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memberikan penugasan khusus awal tahun kepada masing-masing peserta rapat.
“Penugasan khusus awal tahun dari Bapak Presiden untuk masing-masing peserta pertemuan,” tulis akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet.
Baca Juga: Di Tengah Isu Pilkada Lewat DPRD, Demokrat Tegaskan Loyalitas ke Presiden Prabowo!
Salah satu fokus utama pertemuan adalah laporan Sufmi Dasco Ahmad selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI.
Dasco menyampaikan perkembangan rekonstruksi dan rehabilitasi di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo juga telah memimpin rapat penanganan bencana bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Aceh Tamiang.
Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menegaskan pemerintah terbuka terhadap bantuan dari pihak mana pun dalam menangani bencana di Sumatra.
Prabowo juga kembali menjelaskan alasan pemerintah tidak menetapkan banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut sebagai bencana nasional.
Menurutnya, negara masih memiliki kemampuan untuk menangani dampak bencana secara optimal.
“Jadi saudara-saudara masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional. Masalahnya kita punya 38 provinsi, ini berdampak di tiga provinsi, masih ada 35 provinsi lain,” ujar Prabowo.
“Kalau sementara kita sebagai bangsa dan negara masih mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional,” tambahnya.
Di sisi lain, Dasco juga telah menggelar rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR bersama para menteri dan kepala daerah pada 30 Desember 2025.
