TajukPolitik – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmat Gobel pun buka suara dan menyoroti kebijakan pemerintah memberikan subsidi pembelian mobil listrik.
Ia meminta kepada pemerintah untuk fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan pada umumnya.
“Subsidi untuk yang papa, bukan untuk yang berdaya. Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan urgent, membangun pertanian dengan mensubsidi petani dan pertanian atau mensubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?” katanya.
“Sebagai pimpinan DPR, saya prihatin sekali dengan subsidi mobil listrik ini. DPR, melalui Komisi XI, akan mendorong untuk mengundang Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas untuk membahas anggaran ini. Mana yang mau kita prioritaskan dan mendesak,” tambah Gobel.
Gobel juga mengungkapkan bahwa saat ini, pembelian mobil listrik harus antre berbulan-bulan. Dirinya juga mengatakan agar pemerintah tidak perlu turun tangan terkait subsidi kendaraan listrik, karena tidak terdapat masalah demand yang terjadi.
“Pemerintah justru harus turun tangan dalam mengurangi kemiskinan serta menguatkan pertanian dan perikanan. Mari kita efektifkan dana negara untuk hal-hal yang prioritas dan mendesak. Keberpihakan kita harus jelas untuk siapa dan kepada siapa,” ungkapnya.
Selain bersuara terkait dengan subsidi kendaraan listrik, Gobel juga menyoroti kondisi pertanian Indonesia, khususnya subsidi pupuk. Dirinya memarapkan bahwa anggaran untuk subsidi pupuk mengalami penurunan yang sangat besar dalam lima tahun ini.
Pada 2019, penurunan terjadi sebesar Rp34,3 triliun, di 2020 sebesar Rp31 triliun, lalu pada 2021 sebesar Rp29,1 triliun, pada 2022 sebesar Rp25,3 triliun, dan pada 2023 sebesar Rp24 triliun.
“Kita tidak perlu berdebat soal keabsahan data, namun yang pasti subsidi pupuk untuk petani terus menurun. Ini tentu merupakan satu masalah yang besar bagi petani. Petani kita mayoritas petani gurem,” ujar Rachmat Gobel.
“Mereka petani kecil yang hasilnya cukup buat hidup sehari-hari saja, sehingga saat musim tanam mereka butuh bantuan pupuk dan bibit. Itu pun hanya sebagian saja yang mendapat pupuk subsidi. Jika subsidi dikurangi maka bisa dibayangkan apa yang terjadi pada mereka,” jelasnya.
Gobel juga mengatakan bahwa Indonesia seharusnya bisa swasembada beras ketika masa puncak Covid-19 terjadi. Namun, dirinya menyayangkan langkah pemerintah untuk impor beras hingga 2 juta ton.
“Padahal di masa puncak Covid-19, Indonesia bisa swasembada beras. Namun, di tahun 2023 ini pemerintah justru menyiapkan impor beras hingga 2 juta ton,” tutur Gobel.
