TAJUKNASIONAL.COM Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan perintah khusus kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Danantara Indonesia terkait penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh.
Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas tim ekonomi yang berlangsung di Jakarta.
Presiden meminta agar seluruh pihak terkait mencari solusi komprehensif untuk mengatasi utang proyek tanpa menimbulkan gejolak pada perekonomian nasional.
Hal itu diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai rapat.
Baca Juga: BPIH 2026 Turun Jadi Rp87,4 Juta, DPR RI Pastikan Kualitas Layanan Haji Indonesia Tetap Terjaga
“Pak Airlangga sebagai Menko, Pak Purbaya, dan CEO Danantara (Rosan Roeslani) diminta menghitung detailnya, termasuk opsi memperpanjang masa pinjaman. Semua skenario sedang disiapkan untuk mencari skema terbaik,” jelas Prasetyo di Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis (30/10).
Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah mengevaluasi semua aspek keuangan proyek Whoosh, termasuk kemungkinan melakukan negosiasi ulang pembayaran utang.
“Kami mencari skema terbaik, termasuk meminta kelonggaran waktu pembayaran jika memungkinkan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan utang kereta cepat menjadi tanggung jawab bersama, karena transportasi publik adalah kebutuhan nasional yang harus dijaga keberlanjutannya.
“Kewajiban kita semua, bukan cuma pemerintah, untuk menyediakan transportasi publik terbaik. Bukan hanya Whoosh, tapi juga kereta reguler, bus, hingga kapal,” tegasnya.
Sebelumnya, utang proyek KCJB Whoosh sempat menjadi sorotan publik.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa APBN tidak akan digunakan untuk membayar utang tersebut.
Pemerintah menugaskan Danantara Indonesia untuk menangani negosiasi dengan pihak China Development Bank (CDB) sebagai kreditur utama.
Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menyebut pihaknya akan segera berangkat ke China untuk melakukan pembicaraan lanjutan.
“Kami akan bernegosiasi ulang mengenai jangka waktu pinjaman, suku bunga, serta denominasi mata uang,” kata Dony di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (23/10).
