TAJUKNASIONAL.COM Indonesia yang berada di Cincin Api Pasifik menghadapi risiko tinggi terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Kondisi geografis kepulauan juga meningkatkan potensi banjir, longsor, serta dampak perubahan iklim.
Mengingat hal tersebut, pemerintahan yang tanggap bencana menjadi kunci dalam melindungi keselamatan warga dan menjaga stabilitas sosial-ekonomi.
Selain bencana alam, bencana non-alam seperti pandemi, krisis ekonomi, dan konflik sosial dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Hadapi Potensi Bencana di Musim Hujan, Kementerian PU Siagakan Alat Berat
Pemerintah yang responsif dapat menyediakan sistem perlindungan sosial, mempercepat pemulihan ekonomi, serta memastikan keberlanjutan pembangunan.
Presiden Prabowo Subianto bersama Menko PMK Pratikno terus memperkuat kolaborasi multipihak dalam tata kelola pemulihan masyarakat dan lingkungan pascabencana.
Beberapa contoh penanganan bencana yang dilakukan pemerintah antara lain: letusan Gunung Lewotobi, pemulihan pascakrisis konflik di Adonara, kebakaran di Kemayoran, serta penanganan banjir di Jabodetabek.
Pemerintah juga melakukan langkah-langkah tanggap darurat seperti pemberian bantuan langsung serta pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca untuk menekan curah hujan tinggi.
Selain itu, pembangunan Gudang Logistik Agandugume di Kabupaten Timika menjadi salah satu upaya antisipatif, menyusul krisis akibat cuaca ekstrem di Papua Tengah pada Juni 2023 yang menewaskan enam orang, termasuk satu bayi.
Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat sistem pemulihan masyarakat pascabencana, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan.
Baca dan Ikuti Media Sosial Tajuk Nasional, KLIK DISINI
