TAJUKNASIONAL.COM Dinamika koalisi pemerintahan kerap diuji bukan hanya oleh oposisi, tetapi juga oleh komunikasi internal para pendukungnya.
Di tengah sorotan publik yang serba cepat, pernyataan berbeda antarpejabat bisa mudah dibaca sebagai retak, walau persoalannya sekadar koordinasi.
Karena itu, disiplin komunikasi menjadi penting, terutama bagi partai dengan banyak wakil di kabinet.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, meminta seluruh kader partai yang saat ini berada di Kabinet Merah Putih agar tidak saling menyerang atau bertengkar di ruang publik.
Pesan tersebut ia sampaikan dalam acara tasyakuran peringatan HUT ke-58 Fraksi Partai Golkar DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/2).
Sarmuji menegaskan Golkar memiliki empat fatsun politik sebagai konsekuensi berada dalam koalisi pendukung pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming.
Fatsun pertama, menurutnya, seluruh kebijakan fraksi Golkar harus mendukung program Asta Cita.
Ia juga menyinggung dorongan agar koalisi tidak bersifat “on-off” dan mengarah pada format yang lebih permanen.
“Kita sudah membangun satu koalisi dan kita mendorong sebenarnya agar terjadi koalisi permanen… supaya hubungan antar fraksi tidak on-off,” tuturnya.
Ia lalu mewanti-wanti agar tidak ada kader yang menyerang kebijakan Presiden dan Wakil Presiden. Sarmuji menekankan bahwa tetap berada di koalisi berarti siap menanggung konsekuensi politik, termasuk saat kebijakan yang ditempuh pemerintah tidak populer.
“Kami ingin menyatakan pada kesempatan kali ini, jangan pernah menyerang kebijakan Presiden dan Wakil Presiden sebagai konsekuensi kita berada di koalisi pemerintah,” jelasnya.
Fatsun kedua, Sarmuji meminta para kader Golkar yang berada di kabinet tidak saling berpolemik.
Ia menyarankan masukan disampaikan sebelum rapat, sehingga perbedaan pandangan tidak tumpah menjadi polemik terbuka. Sarmuji menyebut Golkar punya banyak perwakilan di Kabinet Merah Putih, yakni 8 menteri, 3 wakil menteri, serta 1 Gubernur Lemhannas.
“Kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan di antara kawan sendiri, tolong kasih masukkan sebelum rapat dimulai… jangan sampai jeruk makan jeruk istilahnya,” ujarnya.
Baca Juga: Tanggapi Golkar Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD, Demokrat Ingin Diskusi Terbuka Libatkan Masyarakat
Fatsun ketiga, ia meminta kader tidak mempermasalahkan kebijakan pemerintah, namun tetap boleh memberi evaluasi dan masukan untuk penyempurnaan.
