TajukNasional Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menanggapi pemangkasan anggaran sebesar Rp2 triliun di kementeriannya dengan sikap santai. Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran merupakan langkah strategis untuk memastikan program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran tetap berjalan optimal.
“Efisiensi anggaran ini baik dalam rangka refocusing supaya kita ini fokus pada program-program yang benar-benar prioritas pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran,” ujar Nusron di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Nusron Wahid menyebut pemotongan ini bertujuan menghilangkan “lemak-lemak” yang tidak diperlukan. Beberapa contoh penghematan termasuk pengurangan penggunaan AC saat tidak dibutuhkan dan optimalisasi fasilitas kantor untuk rapat, seperti gedung Pusdiklat di Cikeas, guna menghindari penyewaan hotel.
Terkait isu pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer, Nusron memastikan bahwa ASN tidak akan terdampak. Semua hak pegawai, termasuk gaji dan tunjangan kinerja, tetap dibayarkan sesuai aturan.
“Aku nggak yakin ya sampai ada PHK. Kan nggak mungkin kena PHK kalau ASN. ASN itu adanya pensiun atau nggak pensiun, itu aja,” tegasnya.
Namun, untuk tenaga honorer, ia menjelaskan bahwa status mereka lebih fleksibel. Jika pekerjaan masih tersedia, mereka tetap bisa bekerja. Namun, karena sifatnya tidak melekat seperti ASN, kemungkinan pengurangan tetap ada.
Pemangkasan anggaran ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD. Pagu awal Kementerian ATR/BPN sebelum efisiensi adalah Rp6,6 triliun, namun setelah pemotongan sebesar Rp2 triliun atau sekitar 31,17%, sisa anggaran yang tersedia menjadi Rp4,44 triliun.
Berbagai pos anggaran mengalami penyesuaian signifikan, termasuk alat tulis kantor (90%), rapat dan seminar (75%), perjalanan dinas (65,49%), dan infrastruktur (69,34%). Pemangkasan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi tanpa mengganggu kinerja utama kementerian.
