TajukNasional Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajukan permohonan dukungan kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk mempercepat proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Ia menekankan pentingnya perbaikan sistem tata ruang guna mendukung percepatan investasi di Indonesia. Menurutnya, meskipun PKKPR merupakan langkah penting dalam menjaga kesesuaian antara pembangunan dan tata ruang, namun proses tersebut masih terkesan lambat, terutama karena kendala ketidaktersediaan peta yang memadai.
Nusron menyatakan bahwa untuk mempercepat proses tersebut, perlu adanya inisiatif koordinasi dari Kemenko untuk menambah kewenangan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan dalam melakukan review terhadap PKKPR. Ia juga mengusulkan agar kapasitas sumber daya manusia yang menangani hal ini ditingkatkan. “PKKPR harus cepat dan akurat, oleh karena itu perlu adanya penguatan kelembagaan internal, salah satunya dengan perubahan Struktur Organisasi Teknis dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian ATR/BPN,” jelas Nusron dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/11/2024).
Salah satu langkah yang kini tengah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN adalah merevisi Peraturan Presiden terkait SOTK yang sudah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB). Nusron berharap perubahan ini akan mempercepat proses pelayanan di tingkat daerah dan mengurangi ketergantungan pada pusat.
Sementara itu, Menko AHY turut mendukung pentingnya kolaborasi dan koordinasi antar kementerian terkait dalam pengelolaan tata ruang. Menurutnya, tata ruang yang terintegrasi dengan baik antara darat, laut, udara, dan bahkan bawah tanah, akan memperlancar pembangunan infrastruktur di Indonesia. “Pengelolaan tata ruang harus sinkron dan terintegrasi dengan baik agar pembangunan infrastruktur bisa berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” ujar AHY.
Dalam rapat koordinasi yang turut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR, Ossy Dermawan, serta pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN, diskusi mengenai perubahan kebijakan tata ruang ini mendapat perhatian besar. Mereka sepakat bahwa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengelolaan ruang yang efisien dan tepat guna sangat diperlukan agar pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia dapat berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik.
