TajukNasional Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan akan mencopot sejumlah pegawai BPN yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang terkait kasus pagar laut di Bekasi. Ia menyatakan bahwa nama-nama pegawai tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat.
Dalam kasus ini, sejumlah pejabat BPN diduga menyalahgunakan jabatan mereka untuk menerbitkan sertifikat tanah secara tidak sah. Nusron mengungkapkan bahwa hasil investigasi Inspektorat Jenderal telah rampung dan menunjukkan adanya pelanggaran yang serius.
“Ada beberapa orang yang akan diberhentikan di Bekasi. Jumlahnya saya lupa, tapi laporan dari Inspektorat Jenderal sudah saya terima pagi tadi,” ujar Nusron Wahid di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2025).
Ia menjelaskan bahwa modus penyalahgunaan wewenang ini bermula dari penggunaan nomor induk bidang pada 89 sertifikat tanah milik 84 pihak yang kemudian dipindahkan ke area pagar laut. Luas tanah yang awalnya 11,6 hektare berubah menjadi 79,6 hektare dengan jumlah pemilik yang berkurang dari 84 menjadi hanya 11 pihak.
89 sertifikat tersebut sebelumnya diperoleh melalui skema Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Nusron menduga bahwa proses ini menjadi celah bagi penyalahgunaan wewenang.
“Pemegang akun sistem PTSL selama ini adalah tim ajudikasi di bawah koordinasi pelaksana PTSL tingkat kabupaten. Permainannya ada di bawah, di kantor pertanahan Bekasi yang memindahkan peta dari darat ke laut,” jelas Nusron.
Dalam pertemuan di Istana, Nusron didampingi oleh sejumlah menteri teknis, termasuk Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen pemerintah dalam menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan wewenang di lingkungan BPN.
