TajukNasional Menindaklanjuti kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menegaskan bahwa efisiensi ini tidak boleh menghambat pertumbuhan sektor strategis. Oleh karena itu, kebijakan ini harus diiringi dengan solusi konkret agar tidak berdampak negatif terhadap perekonomian nasional.
Menurutnya, efisiensi bukan sekadar penghematan, tetapi juga sebagai alat ukur sejauh mana pemerintah dapat mempertahankan keberlanjutan program utama.
“Langkah efisiensi anggaran ini diharapkan dapat menyesuaikan postur keuangan negara, namun jangan sampai mengorbankan sektor penting,” ujar Nurdin saat membuka Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi RI Budi Arie Setiadi serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Sejumlah pihak menilai kebijakan efisiensi anggaran yang mencakup berbagai sektor menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi sektor koperasi dan kawasan perdagangan bebas. Menurut Nurdin, pemangkasan anggaran dapat menurunkan daya saing sektor tersebut yang tengah menghadapi tantangan besar.
Berdasarkan laporan yang diterima Komisi VI DPR RI, efisiensi anggaran di Kementerian Koperasi (Kemenkop) mencapai Rp155,8 miliar dari pagu anggaran 2025 sebesar Rp473,3 miliar, sehingga tersisa Rp317,4 miliar. Sementara itu, BP Batam memperoleh anggaran sebesar Rp1,24 triliun setelah mengalami pemotongan dari Rp1,99 triliun. Sedangkan BPKS menerima anggaran sebesar Rp26 miliar setelah efisiensi dari Rp53,4 miliar.
“Dengan pemotongan anggaran seperti ini, apa langkah konkret pemerintah untuk memastikan koperasi tetap bertahan? Kawasan perdagangan bebas seharusnya menjadi daya tarik investasi, tetapi jika anggaran infrastruktur dipangkas, bagaimana kita bisa bersaing dengan negara lain?” tanya Nurdin Halid.
Sepanjang agenda berlangsung, Menteri Koperasi dan UKM RI serta pimpinan BP Batam dan BPKS menegaskan bahwa mereka akan mencari strategi agar pemotongan anggaran tidak berujung pada stagnasi program. Beberapa upaya yang dirancang meliputi optimalisasi sumber daya yang ada, peningkatan sinergi dengan sektor swasta, serta pemanfaatan teknologi guna memastikan program-program prioritas tetap berjalan.
Dengan dinamika kebijakan ini, tantangan bagi pemerintah ke depan adalah menjaga keseimbangan antara efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Menutup pernyataannya, mewakili Komisi VI DPR RI, Nurdin menegaskan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan efisiensi anggaran.
“Jika efisiensi ini benar-benar perlu dilakukan, maka harus ada strategi yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ini hanya jadi alasan pemotongan tanpa solusi konkret,” pungkas Politisi Fraksi Partai Golkar itu.
