TajukNasional Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, menegaskan bahwa tiga kerja sama operasi (KSO) di kawasan resapan air Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, harus dibatalkan demi hukum. Menurutnya, perubahan kebijakan tata ruang justru membuka peluang eksploitasi terhadap kawasan yang seharusnya dilindungi.
Asep menyoroti revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat tahun 2022 yang membuka celah bagi kepentingan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan swasta untuk masuk ke wilayah konservasi. Ia menyoroti perubahan status Gunung Mas yang kini dapat digunakan untuk permukiman dan pertanian.
“Semua ini seperti sudah dirancang. Perda RTRW berubah, BUMD masuk, lalu di belakangnya ada pihak swasta yang ikut terlibat. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujar Asep dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan PT Perkebunan Nusantara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 19 Maret 2025.
Sebagai legislator Nasdem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor), Asep menegaskan bahwa proyek-proyek ini melanggar aturan tata ruang dan berpotensi memicu bencana lingkungan. Ia bahkan mendapat laporan bahwa aliran sungai yang seharusnya alami telah diluruskan demi kepentingan proyek, yang dapat berdampak buruk pada ekosistem setempat.
“Ini sangat keterlaluan. Saya tidak habis pikir bagaimana hal ini bisa terjadi. Pemerintah daerah harus menjelaskan bagaimana izin bisa diberikan dengan begitu mudah. Saya kira, tiga KSO ini harus dibatalkan,” tegasnya.
Selain itu, Asep juga mengkritik dugaan praktik korupsi dalam proyek-proyek tersebut. Ia mengungkapkan bahwa direksi perusahaan yang terlibat diduga melakukan penggelapan dana dari berbagai KSO, sementara para pekerja justru mengalami kesulitan ekonomi.
“Direksi perusahaan mengeruk keuntungan dari proyek ini, sementara pekerjanya justru kesulitan. Ini sangat tidak adil,” kata Asep.
Sebagai langkah konkret, Asep mendesak agar upaya penghijauan dilakukan untuk memulihkan kembali fungsi resapan air di kawasan Puncak guna mencegah bencana di masa mendatang.
“Yang harus dilakukan adalah penghijauan kembali. Kita harus memastikan bahwa bencana tidak lagi terjadi, baik di Cileungsi, Bekasi, maupun wilayah lain yang terdampak. Ini masalah serius yang tidak boleh diabaikan,” pungkasnya.
