TajukNasional Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengklaim menerima ancaman sebelum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan dugaan suap Harun Masiku.
Ia menyebut dirinya resmi menjadi tersangka pada malam Natal 2024, tak lama setelah PDIP mengumumkan pemecatan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), sebagai kader.
“Pada sore menjelang malam, saya ditetapkan sebagai tersangka bertepatan dengan malam Natal ketika kami sedang merencanakan ibadah misa Natal setelah hampir lima tahun tidak bisa merayakan Natal bersama keluarga secara lengkap,” ujar Hasto saat membacakan eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (21/3).
Hasto juga mengklaim tekanan serupa terjadi pada partai lain yang berujung pada pergantian pimpinan dengan menggunakan hukum sebagai alat politik.
Ia meragukan dakwaan yang dibuat KPK dengan dasar keputusan pengadilan yang telah inkrah.
Sebagai informasi, Hasto didakwa terlibat dalam kasus suap senilai Rp 600 juta kepada mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.
Suap tersebut diduga diberikan agar Wahyu Setiawan mengurus pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.
Dalam kasus ini, Hasto disebut bekerja sama dengan Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku.
Saat ini, Donny telah ditetapkan sebagai tersangka, Saeful Bahri sudah divonis bersalah, sementara Harun Masiku masih buron.
Menanggapi klaim Hasto, Presiden Jokowi membantah tudingan tersebut.
Ia mempertanyakan logika di balik pernyataan Hasto mengenai ancaman tersangka terkait pemecatannya dari PDIP.
“Biasa (disebut Pak Hasto dalam eksepsi). Nggak (ada pengancaman), kalau mengancam itu, untuk tidak dipecat itu gunanya apa? Untungnya apa? Ruginya apa?” kata Jokowi di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Kamis (27/3).
Jokowi juga menegaskan bahwa pemecatannya dari PDIP tidak berpengaruh terhadap dirinya. Ia mengajak publik untuk berpikir secara logis.
“Dipecat juga biasa-biasa saja. Apa coba? Coba, coba. Dipikir secara logika, secara logika,” pungkasnya.
