TajukNasional Menteri Transmigrasi (Mentrans), Iftitah Sulaiman Suryanagara, memastikan bahwa gaji pegawai Kementerian Transmigrasi (Kementrans), baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun honorer, tidak terpengaruh oleh kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
“Gaji pegawai dan honorer Kementerian Transmigrasi tetap aman dan tidak termasuk dalam 16 poin efisiensi anggaran yang ditetapkan,” ujar Iftitah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR di Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Ia menjelaskan bahwa kekurangan gaji pegawai yang sebelumnya disampaikan dalam RDP Komisi V DPR pada Rabu (12/2/2025), sebesar Rp51,47 miliar, bukan disebabkan oleh efisiensi anggaran, melainkan karena status Kementrans sebagai kementerian baru hasil pemisahan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Dengan demikian, sebagian anggaran gaji pegawai Kementrans masih berada dalam alokasi anggaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
“Sesuai arahan Menteri Keuangan, kami akan bersurat kepada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) untuk mengatur kembali alokasi gaji pegawai dan honorer,” tambahnya.
Kementrans telah mengalami beberapa kali perubahan pagu anggaran sejak disetujui bersama Komisi V DPR pada 3 Desember 2024. Pagu indikatif awal sebesar Rp122,42 miliar mengalami efisiensi sebesar Rp47,4 miliar sehingga menjadi Rp75,02 miliar.
Pada Kamis (13/2/2025), pagu tersebut kembali mengalami rekonstruksi, dengan efisiensi berkurang menjadi Rp38,91 miliar, sehingga pagu aktif Kementrans saat ini mencapai Rp83,51 miliar.
Sementara itu, tambahan anggaran sekitar Rp8,49 miliar akibat penurunan nilai efisiensi dari Rp47,4 miliar menjadi Rp38,91 miliar akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen.
“Kurang lebih postur anggaran seperti ini. Kami memasukkan tambahan anggaran dalam program dukungan manajemen. Meskipun belum cukup signifikan, informasi ini perlu kami sampaikan dalam forum terbuka ini,” pungkasnya.
