TajukNasional Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman mengakui adanya kesalahan dalam perencanaan transmigrasi lokal di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Ia menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan pemerintah sebelumnya tidak tepat, terutama terkait kepemilikan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang tetap dipegang oleh BP Batam, bukan masyarakat.
“Di Rempang, pemilik HPL-nya adalah BP Batam. Sehingga pemerintah menganggap siapa pun yang berada di sana ilegal karena tidak punya sertifikat,” ujar Iftitah dalam temu media Transmigrasi Baru Indonesia Maju di Jakarta, Senin (24/3/2025).
Akibat kebijakan ini, masyarakat melakukan perlawanan terhadap rencana relokasi yang dilakukan oleh pemerintah.
Minta Maaf ke Warga Rempang saat Lebaran
Sebagai bentuk tanggung jawab, Iftitah akan meminta maaf secara langsung kepada warga Rempang saat Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.
“Saya, insyaAllah, sudah mendapat izin dari Presiden. Kami akan Salat Ied di Rempang dan meminta maaf atas perlakuan pemerintah di masa lalu,” tegasnya.
Namun, Presiden Prabowo Subianto tidak akan ikut serta dalam kunjungan ini. Menurut Iftitah, Prabowo akan merayakan Lebaran di Jakarta, tetapi telah memberikan izin bagi dirinya untuk melakukan kunjungan tersebut.
Transmigrasi Harus Berbasis Sukarela
Iftitah menegaskan bahwa pemerintah akan menerapkan kebijakan transmigrasi berbasis sukarela, bukan paksaan.
“Menurut saya, insentif dari pemerintah ini luar biasa. Sampai kapan masyarakat bertahan tanpa kepemilikan sertifikat sah? Jika sekarang mereka menolak, bagaimana dengan masa depan anak cucu mereka?” katanya.
Pernyataan ini muncul di tengah desakan Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang, yang meminta Presiden Prabowo segera membatalkan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.
