TajukNasional Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Banjir dan Perlindungan Pesisir pada Rabu, 19 Maret 2025. Rapat ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan strategis serta solusi komprehensif dalam upaya mengatasi banjir dan melindungi wilayah pesisir dari ancaman abrasi dan penurunan tanah.
Rapat ini dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko. Turut hadir perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, BNPB, BPKP, dan Pemprov DKI Jakarta.
Menko AHY mengungkapkan bahwa kementeriannya mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempersiapkan dan menjalankan pembangunan mega proyek Giant Sea Wall guna mencegah banjir akibat abrasi dan penurunan tanah. Langkah ini diambil menyusul bencana banjir yang dalam beberapa pekan terakhir menghambat aktivitas masyarakat dan merusak infrastruktur di wilayah Jabodetabek.
“Kita perlu mencari terobosan dan keberanian dalam penanganan banjir. Presiden Prabowo telah menegaskan pentingnya upaya kolektif dalam perlindungan pesisir serta mitigasi banjir,” ujar AHY di kantor Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Menko AHY menekankan bahwa meskipun fokus utama adalah pencegahan banjir di DKI Jakarta, kawasan pantai utara Jawa juga perlu mendapatkan perhatian serius. Ia menyoroti perlunya solusi menyeluruh, termasuk pengelolaan di hulu sungai dengan memperbaiki sistem resapan dan pembuatan tanggul pantai serta sungai.
Selain itu, AHY juga menegaskan pentingnya optimalisasi suplai air bersih, pemantauan jangka panjang permukaan air, serta pelestarian ekosistem pesisir melalui langkah-langkah reklamasi dan pengembangan kawasan ekonomi.
Dalam upaya penanggulangan banjir, AHY mengajak para menteri untuk mendukung pembangunan tanggul pantai. Ia memperingatkan bahwa pada tahun 2033, ketersediaan tanah di wilayah pesisir diprediksi tidak lagi memadai untuk menahan peningkatan air laut akibat eksploitasi air tanah yang terus berlanjut.
“Jika masalah penurunan air tanah tidak diidentifikasi dengan baik, banjir akan terus terjadi. Kita harus memahami bahwa peningkatan populasi yang menggunakan air tanah berkontribusi pada penurunan permukaan tanah,” jelas AHY.
Menurutnya, jika pemerintah berhasil melindungi wilayah pesisir Jakarta dan Jawa, Indonesia dapat mencegah kerugian ekonomi yang sangat besar.
“Potensi kerugian akibat banjir bisa mencapai miliaran dolar dalam 20-30 tahun ke depan. Yang terpenting, kita bisa menyelamatkan banyak nyawa,” tuturnya.
Terkait banjir di Bekasi yang berdampak pada puluhan ribu jiwa, Guru Besar Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM), Suratman, menegaskan bahwa banjir tidak hanya disebabkan oleh intensitas hujan, tetapi juga oleh alih fungsi lahan di wilayah resapan air.
“Pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan berkurangnya lahan resapan air akibat pembangunan yang tidak terkendali. Hal ini membuat hujan tidak terserap dengan baik, sehingga mengakibatkan banjir,” ujar Suratman, Kamis (14/3/2025).
Ia juga menyayangkan pembangunan di daerah aliran sungai (DAS) yang semakin padat, sehingga menghambat aliran air secara alami. Sebagai solusi, Suratman menyarankan pemulihan bantaran sungai dengan menertibkan pemanfaatan ruang dan mengembalikan lahan resapan.
“Wilayah yang berfungsi sebagai ruang air harus dipertahankan. Danau kota atau bendungan dapat menjadi solusi untuk mengelola air agar tidak meluap,” tambahnya.
Suratman mencontohkan praktik manajemen air di Belanda yang berhasil mengelola ekosistem air dengan baik. Strateginya mencakup pembangunan tanggul, pengaturan ekosistem sungai, serta pengerukan dasar sungai untuk mengurangi sedimentasi.
Dalam konteks mitigasi banjir di Indonesia, Suratman menekankan pentingnya pendekatan terpadu melalui konsep one river, one plan, one management. Konsep ini mencakup pemulihan lahan resapan, reforestasi, integrasi sumur resapan, serta regulasi ketat dari pemerintah untuk memastikan tata kelola yang baik.
“DAS harus dikelola dengan baik agar ketangguhannya dalam menghadapi hujan meningkat. Air adalah berkah, dan kita harus belajar untuk hidup harmonis dengan lingkungan,” pungkasnya.
