TAJUKNASIONAL.COM Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan belum mengetahui adanya rencana pembangunan pondok pesantren (ponpes) Al Khoziny menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal ini disampaikan Purbaya dalam acara Media Gathering Kementerian Keuangan 2025 yang digelar di Novotel Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (10/10).
“Untuk pondok pesantren (dibangun pakai APBN) saya belum terima, saya baru baca di media saja,” ujar Purbaya melalui sambungan Zoom.
Baca Juga: IHSG Cetak Rekor Tertinggi Baru, Pasar Modal Bergairah Berkat Optimisme Menkeu Purbaya
Ia menambahkan, hingga kini belum ada proposal resmi yang masuk ke Kementerian Keuangan. “Saya belum tahu siapa yang propose, seperti apa proposalnya saya belum tahu. Kita akan tunggu seperti apa proposalnya,” tegasnya.
Isu penggunaan APBN untuk pembangunan pondok pesantren muncul setelah musibah ambruknya gedung Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, pada 29 September 2025 lalu.
Peristiwa tragis tersebut menewaskan sedikitnya 67 orang santri dan pengasuh.
Rencana pembangunan ulang ponpes dengan dana APBN pertama kali diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.
Ia menilai, biaya renovasi bangunan lama lebih mahal dibanding membangun ulang, sehingga pemerintah mempertimbangkan opsi pembangunan baru.
“Kalau soal anggaran, insyaallah cukup. Cuma dari APBN, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada bantuan dari swasta. Sementara waktu dari APBN,” kata Dody usai bertemu Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, di Jakarta Selatan, Selasa (7/10).
Baca Juga: Menkeu Purbaya Beberkan Dosa 26 Pegawai Pajak yang Dipecat, Dukung Langkah Tegas Dirjen Bimo
Menurut Dody, tanggung jawab anggaran pembangunan ponpes biasanya berada di Kementerian Agama, namun karena kondisi ini bersifat darurat, pihaknya siap turun tangan.
“Yang di Sidoarjo pasti kita (anggaran PU) yang masuk,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai bahwa rencana pembangunan ulang ponpes menggunakan APBN belum bersifat final.
Ia menegaskan, pemerintah dan DPR masih akan membahas lebih lanjut terkait mekanisme dan sumber pendanaan.
“Mungkin masih belum pada satu kesimpulan. Tapi DPR akan mendorong agar pemerintah memperhatikan pesantren-pesantren tua yang rawan ambruk,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (8/10).
