TajukNasional Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemerintah akan bersikap tegas terhadap pengembang perumahan subsidi yang tidak bertanggung jawab. Hal ini ia sampaikan usai meninjau kondisi perumahan subsidi di Bekasi yang dinilai tidak memenuhi standar kualitas.
“Saya melihat sendiri rumah subsidi yang baru delapan bulan dibangun sudah mengalami kerusakan. Bahkan tanpa hujan, lingkungan perumahan sudah kebanjiran, dan banyak lantai yang retak-retak. Apakah kita bisa membiarkan hal seperti ini terus terjadi?” ujar Maruarar Sirait dalam acara di Hotel Fairmont, Selasa (11/2).
Ia menekankan bahwa program perumahan subsidi harus dikerjakan dengan standar yang baik. “Presiden telah menginstruksikan kepada saya bahwa rumah subsidi harus memiliki kualitas yang baik. Kita tidak boleh lagi memberikan peluang kepada pengembang yang tidak bertanggung jawab,” tegas Maruarar.
Maruarar juga meminta bank penyalur dan lembaga terkait untuk lebih selektif dalam menyalurkan dana kepada pengembang. “Jangan lagi memberikan kesempatan kepada pengembang yang sudah terbukti melanggar komitmen dan membangun asal-asalan. Ini bukan hanya sekadar peringatan, tapi akan ada tindakan tegas,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti bahwa sekitar 75 persen dana pembangunan rumah subsidi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang berarti bersumber dari pajak rakyat. Oleh karena itu, ia meminta adanya audit bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.
“Ini bukan proyek sembarangan, karena menggunakan uang negara. Jika ada pengembang yang masih ingin mendapatkan proyek setelah terbukti bekerja asal-asalan, maka ada yang tidak beres,” pungkas Maruarar.
