TAJUKNASIONAL.COM – Sorotan publik kembali mengarah pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) setelah nama ex anggota DPRD Gorontalo, Wahyudin Moridu, terseret dalam polemik laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
Namun saat ini diketahui, PDIP telah resmi memecat anggotanya tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi akan mendalami LHKPN milik Wahyudin yang selama lima tahun berturut-turut dilaporkan minus akibat lilitan utang pribadi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan pihaknya tengah melakukan verifikasi terhadap laporan tersebut.
“Terkait pelaporan LHKPN, kami akan cek kesesuaiannya. Apakah yang dilaporkan sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dari aset ataupun harta yang dimiliki,” ujarnya kepada wartawan, Senin (22/9/2025).
Harta Minus Bertahun-tahun
Rekam jejak LHKPN Wahyudin menunjukkan kondisi keuangan yang memprihatinkan.
- 2019: total harta Rp590.157.869, dengan utang Rp750 juta → minus Rp159.842.131.
- 2020: harta Rp588.078.010, utang Rp675 juta → minus Rp86.921.990.
- 2021: harta Rp502.568.807, utang Rp600 juta → minus Rp97.431.193.
- 2022: harta Rp185 juta, utang Rp600 juta → minus Rp415 juta.
- 2023: harta Rp218 juta, utang Rp200 juta → minus Rp18 juta.
- 2024: harta Rp198 juta, utang Rp200 juta → minus Rp2 juta.
- Maret 2025: harta Rp198 juta, terdiri dari rumah warisan Rp180 juta dan kas Rp18 juta, dengan utang Rp200 juta → minus Rp2 juta.
Fakta ini menimbulkan tanda tanya besar, bagaimana seorang wakil rakyat dari PDIP yang digaji negara bisa bertahun-tahun melaporkan harta minus?
