TajukNasional Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan pentingnya keseimbangan antara pembayaran utang dan belanja layanan publik dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Hal ini disampaikan oleh Anggota BKSAP DPR RI, Elpisina, dalam sesi diskusi bertajuk “The Debt Crisis and the SDGs: Proposal for Sustainable Solutions” pada UN Parliamentary Hearing di New York, Amerika Serikat, Jumat (14/02/2025).
Dalam forum parlemen dunia tersebut, Elpisina, yang juga merupakan legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyoroti bahwa banyak negara berkembang menghadapi beban pembayaran bunga utang yang semakin besar, bahkan melebihi belanja untuk layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan.
“Laporan dari United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) menunjukkan bahwa sekitar 50% negara berkembang mengalokasikan rata-rata 8% dari pendapatan negaranya hanya untuk bunga utang. Ini menjadi alarm bagi kita semua agar menemukan strategi yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara utang dan layanan publik,” ujar Elpisina.
Ia menekankan pentingnya restrukturisasi utang yang tidak hanya memperpanjang masa pembayaran tetapi juga memastikan negara-negara tetap mampu membiayai program kesejahteraan rakyat.
“Kita harus menghindari jebakan pembayaran utang yang berkelanjutan tanpa ada solusi konkret. Restrukturisasi utang perlu dirancang agar tidak mengorbankan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat,” tambahnya.
Elpisina juga menyoroti peran strategis parlemen dalam mengawasi kebijakan utang negara. Ia menegaskan bahwa parlemen memiliki kewenangan konstitusional untuk memastikan utang yang diambil pemerintah dikelola secara transparan dan berkontribusi pada pembangunan nasional.
Laporan UNCTAD lebih lanjut mengungkap bahwa saat ini sekitar 3,3 miliar penduduk dunia—dengan 2,2 miliar di antaranya berada di Asia dan Oseania—hidup di negara yang belanja bunga utangnya lebih besar dari anggaran kesehatan. Sementara itu, 1,8 miliar penduduk Asia dan Oseania tinggal di negara yang mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk pembayaran bunga utang dibandingkan pendidikan.
Dengan adanya forum ini, Elpisina berharap negara-negara berkembang dapat mengembangkan strategi yang lebih berkelanjutan dan inklusif dalam mengelola utang, sehingga pembangunan sosial dan ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.
