Selasa, 24 Juni, 2025

Kritisi Pejabat Negara Dukung Perpanjangan Jabatan Presiden, Ricky Kurniawan: Seperti Amnesia Perjuangan Reformasi

TajukPolitik – Deputi Bidang Komounikasi dan Stategi DPP Partai Demokrat, Ricky Kurniawan Chairul buka suara menanggapi sejumlah elit pejabat negara yang terang-terangan mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi 3 periode.

Ricky Kurniawan Chairul menilai bahwa sikap itu ditunjukan seperti untuk mempertahankan jabatan. Karena kepentingan itulah para pejabat yang menggaungkan wacana 3 periode ini sampai rela melanggar konstitusi.

“Lalu sekarang ada yang teriak-teriak melanggar konstitusi dan menghianati perjuangan reformasi. Seperti amnesia akan perjuangan reformasi” kata Ricky dikutip dari akun twitter pribadinya @RicKY_KCh. Selasa, 20 Desember 2022.

Menurut Ricky, para pejabat negara yang lantang meneriakan melanggar konstitusi dan justu menghianati perjuangan reformasi.

Para pejabat tersebut perlu belajar dari Almarhum BJ. Habibie dan Almarhum Soeharto tentang kebesaran jiwa kepemimpinannya saat Indonesia dilanda krisis ekonomi.

“Kisah mengharukan tentang kebesaran jiwa para pemimpin negeri ini saat krisis ekonomi 1998 yang menghasilkan reformasi hingga saat ini,” kata Ricky.

Tak lupa, Ricky mengajak kepada pengikutnya di twitter untuk sama-sama melantunkan doa dalam rangka mengenang jasa dan kepemimpinan Almarhum BJ Habibie dan Almarhum Soeharto

“Al Fatihah untuk Almarhum” tutupnya.

Mengenai keinginan relawan Jokowi ini, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun angkat suara. Menurutnya relawan Jokowi ini secara tidak langsung menyamakan jabatan presiden dengan kontrak kerja.

“Baru-baru ini Jokowi Center meminta perpanjangan masa jabatan dua tahun karena pemerintahan Jokowi dua tahun habis untuk pandemi,” jelas Refly melalui kanal Youtube miliknya, dikutip Selasa (20/12/22).

“Bayangkan, dia melihat masa jabatan presiden seperti kontrak kerja yang minta diperpanjang, ini demokrasi bung, enough is enough,” tegas Refly.

Refly melihat pernyataan tersebut dan sejenisnya adalah upaya melenggangkan kekuasaan agar bisa berlanjut setelah 2024 lewat wacana yang lebih besar yakni tiga periode. Refly mengungkapkan bahwa mereka cukup sadar menyuarakan tiga periode sama dengan melanggar UU, karenanya mengusahakan perpanjangan masa jabatan presiden.

Jika tidak memungkinkan menggunakan perpanjangan masa jabatan, maka menurut Refly diusahakan lah presiden setelahnya adalah sosok yang bisa menjamin kelangsungan, keamanan, dan hal lain terkait kekuasaan saat ini, alias memastikan “Capres Boneka” bisa menang.

Indikasi ini menurut Refly sudah dilakukan Jokowi ketika dalam beberapa kesempatan menyelipkan sinyal dukungan ke kandidat tertentu, baik langsung menyebut nama atau dari ciri-ciri.

- Advertisement -spot_imgspot_img
Berita Terbaru
- Advertisement -spot_img
Berita Lainnya
Rekomendasi Untuk Anda
- Advertisement -spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini