TajukNasional Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan menekankan urgensi memperkuat regulasi keamanan laut Indonesia. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan serta Kemenko Bidang Politik dan Keamanan terkait penyusunan kebijakan keamanan kelautan nasional yang lebih komprehensif.
“Dari paparan Pak Menko, Pak Wamenko, serta seluruh pendalaman dari Anggota Komisi I, ada kesepahaman bahwa kita membutuhkan regulasi yang kuat dan jelas untuk mengatur keamanan kelautan kita. Jika pada periode lalu hanya berfokus pada revisi UU Kelautan, sekarang kita ingin lebih dari itu,” ujar Ahmad Heryawan saat memimpin rapat di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Dalam pertemuan dengan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, didampingi Wamenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan serta Wamenko Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk F. Paulus, disepakati bahwa dibandingkan dengan revisi UU Kelautan sebelumnya, kali ini pendekatannya lebih holistik.
Terkait hal tersebut, Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu menyampaikan bahwa Komisi I DPR RI bersama Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan serta Kemenko Bidang Politik dan Keamanan menyepakati penginisiasian RUU Keamanan Laut sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2025-2029.
“Komisi I DPR RI dan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan serta Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menyepakati untuk menginisiasi agar RUU Keamanan Laut ditetapkan dalam Prolegnas 2025-2029,” terang Ahmad Heryawan dalam salah satu poin kesimpulan rapat.
Tujuan dari regulasi ini adalah membentuk satu institusi yang berfungsi sebagai Coast Guard Indonesia guna meningkatkan sinergi dan koordinasi antar-lembaga pemerintah dalam menangani berbagai aspek keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.
“Pembentukan Coast Guard ini penting agar sistem keamanan laut kita lebih efektif dan terintegrasi dalam menjaga wilayah perairan Indonesia yang luas dan strategis,” tegas Politisi Fraksi PKS ini.
Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan regulasi yang lebih kuat serta institusi yang kompeten dapat segera diwujudkan untuk menghadapi tantangan keamanan maritim Indonesia yang semakin kompleks.
