TAJUKNASIONAL.COM Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, angkat bicara menanggapi polemik Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Woosh yang disebut-sebut membebani sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ia menegaskan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa disalahkan terkait pembiayaan proyek tersebut karena manfaatnya sudah nyata bagi publik.
“Kalau saya lihat, itu sudah berguna kok, berguna buat masyarakat,” ujar Budi Arie usai bertemu Jokowi di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat (24/10).
Menurut Budi Arie, proyek kereta cepat merupakan hasil kajian panjang dan perencanaan matang yang telah melibatkan banyak pihak, termasuk Kementerian Perhubungan serta para ahli infrastruktur.
Ia membantah tudingan bahwa proyek tersebut dikerjakan tergesa-gesa tanpa persiapan yang memadai.
“Itu kan kajiannya sudah dilakukan. Secara teknis tentu pihak yang berkompeten yang bisa menjelaskan lebih detail, seperti Kemenhub dan lembaga terkait,” tambahnya.
Baca Juga: Eks Pegawai Kominfo Sebut Budi Arie Tahu Soal “Penjagaan” Situs Judi Online
Proyek Investasi, Bukan Beban Negara
Budi Arie juga menepis anggapan bahwa utang yang ditimbulkan dari proyek Woosh akan menjadi beban bagi keuangan negara.
Ia menegaskan bahwa kereta cepat merupakan murni proyek investasi, bukan pembiayaan yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Enggak, enggak. Ini kan investasi,” ujarnya dengan nada tegas.
Sebelumnya, Komisi VI DPR RI juga memastikan bahwa utang proyek KCJB tidak akan menggunakan dana APBN, melainkan bersumber dari mekanisme investasi dan kerja sama antar-BUMN serta pinjaman luar negeri.
Proyek Strategis Bernilai Tambah Tinggi
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) memiliki total investasi sekitar 7,27 miliar dolar AS, atau setara Rp120,38 triliun.
Sekitar 75 persen dari total dana tersebut berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) dengan bunga 2 persen per tahun.
