TAJUKNASIONAL.COM Upaya memastikan bantuan sosial tepat sasaran tidak bisa hanya mengandalkan data lama. Di banyak daerah, perubahan kondisi ekonomi keluarga bisa terjadi cepat mulai dari kehilangan pekerjaan, sakit berkepanjangan, hingga bencana lokal yang membuat daftar penerima bantuan perlu diperbarui lebih sering.
Karena itu, penguatan layanan sosial di tingkat paling dekat dengan warga menjadi kunci agar negara hadir secara akurat, bukan sekadar cepat.
Kementerian Sosial mengaktifkan kembali Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat desa dan kelurahan untuk memperkuat pemutakhiran data serta memastikan penyaluran segenap bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat ditemui di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa pengaktifan kembali Puskesos merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 4 dan Instruksi Presiden Nomor 8 yang menekankan pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akurat dan berbasis bukti lapangan.
Baca Juga: Cek Bansos Kemensos November 2025 Kini Bisa Lewat KTP, Begini Caranya!
“Puskesos berperan penting sebagai ujung tombak layanan sosial di desa karena mampu merespons langsung berbagai persoalan kesejahteraan masyarakat, mulai dari pendataan hingga rujukan bantuan sosial,” kata dia.
Kementerian Sosial mencatat, sebelumnya terdapat sekitar 8.000 Puskesos yang aktif di seluruh Indonesia.
Namun, jumlah tersebut menyusut menjadi sekitar 800 unit akibat kurangnya penguatan dan perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini dinilai berdampak pada konsistensi layanan, termasuk proses pembaruan data sosial ekonomi di akar rumput.
Pengaktifan kembali Puskesos dilakukan secara bertahap melalui skema uji coba atau piloting di daerah yang dinilai memiliki kesiapan infrastruktur pendukung, seperti sumber daya manusia, pusat data, serta pengalaman pemutakhiran data sebelumnya. Tahap awal diharapkan menjadi model praktik baik yang bisa direplikasi ke wilayah lain.
Kementerian Sosial bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menyiapkan skema uji coba penguatan Puskesos yang dilaksanakan di sejumlah wilayah di Pulau Jawa, termasuk Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah, sebelum diperluas ke daerah lain di luar Jawa.
Baca Juga: Kabar Gembira! Kemensos Pastikan Penyaluran BLTS Tahap Kedua Dimulai Pekan Depan, Sasar 12 Juta KPM!
“Kami bersama Kementerian Desa, dan pemerintah daerah juga memperkuat mekanisme pemutakhiran DTSEN melalui jalur formal, seperti RT dan RW, musyawarah desa, dinas sosial, pendamping PKH, pendamping desa, hingga pemerintah daerah,” kata Saifullah.
Selain jalur formal, Kemensos juga membuka ruang partisipasi publik agar koreksi data bisa lebih responsif.
Dia menambahkan kementerian sosial juga membuka jalur partisipasi masyarakat melalui berbagai kanal pelaporan, antara lain aplikasi Cek Bansos, call center 021-121, serta layanan pesan singkat dan WhatsApp center, guna memastikan data sosial ekonomi masyarakat terus diperbarui.
Kemensos optimistis dengan skema yang sudah tersusun bersama itu Puskesos kembali berfungsi sebagai pusat layanan kesejahteraan sosial terpadu di tingkat desa sehingga program bantuan sosial dapat disalurkan secara lebih adil, akurat, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Secepat-cepatnya kita realisasikan ini,” kata dia menegaskan.
Baca dan Ikuti Media Sosial Tajuk Nasional, KLIK DISINI
