TajukNasional Rencana pertemuan antara presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan.
Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menilai pertemuan ini sangat penting untuk menjaga suasana kebangsaan yang kondusif.
Namun, ia juga berharap agar PDIP memilih untuk tetap di luar pemerintahan demi menjaga stabilitas berdemokrasi.
“Kami harap PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan supaya ada check and balance untuk pemerintahan ke depan, sehingga berbagai kebijakan pemerintah tetap berjalan dengan baik tetapi ada juga yang mengawasi,” ungkap Semar dalam keterangan yang diterima redaksi.
Semar menekankan bahwa jika semua partai politik berada dalam pemerintahan, hal itu akan mengurangi nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dipegang teguh.
“Partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus sudah cukup dengan jumlah kursi mayoritas di parlemen. Jika PDI Perjuangan juga ikut masuk, justru akan membuat nilai-nilai demokrasi menjadi semu,” katanya.
Ia juga menyoroti konflik yang terjadi selama kampanye presiden lalu, di mana PDIP secara masif menyerang Prabowo dan Gibran.
“Akan terasa aneh jika setelah itu mereka malah bergabung dalam pemerintahan,” tambahnya.
Semar mendorong agar pemerintahan mendatang dapat membangun rezim yang proporsional, di mana ada partai politik yang tetap berada di luar kabinet.
“Kami berharap ada penyeimbang pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengawal kebijakan dan program yang akan digulirkan. Dengan demikian, kami yakin pemerintahan ini dapat berjalan dengan baik meskipun tanpa PDI Perjuangan,” pungkasnya.
Dengan harapan akan terciptanya pemerintahan yang lebih baik, pertemuan antara Prabowo dan Megawati diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah yang konstruktif bagi kemajuan demokrasi Indonesia.
